Larangan Kader PDIP Kelola MBG, Pengamat Cirebon: Paling Penting Pembuktian Lapangan

INILAHKORAN.ID - surat edaran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kader terlibat dalam pengelolaan Program MBG menuai sorotan di Kabupaten Cirebon.

Surat tersebut menegaskan kader PDI Perjuangan tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan program, guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas partai.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Cirebon, Hamzaiya menilai edaran tersebut harus dimaknai sebagai batas tegas antara fungsi pengawasan dan pengelolaan program oleh anggota dewan.

“Saya mengapresiasi sikap tegas Ketua Umum. Tapi yang lebih penting adalah pembuktian di lapangan,” ujar Hamzaiya, Selasa 2 Maret 2026.

Menurutnya, fungsi anggota dewan telah diatur secara jelas, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dia mengingatkan agar tidak terjadi peran ganda yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Hamzaiya secara terbuka berharap tidak ada kader PDI Perjuangan di Kabupaten Cirebon yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain.

“Kalau pengawas berubah menjadi pelaku, publik berhak mempertanyakan independensinya,”  ungkapnya.

Dia juga meminta agar program yang menyentuh kepentingan masyarakat luas dijaga dari potensi kepentingan pribadi. Menurutnya, keterlibatan anggota dewan sebagai pengelola dapat menimbulkan persepsi negatif dan melemahkan legitimasi fungsi pengawasan.

Hamzaiya mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan program di daerah dan menyampaikan kritik apabila menemukan indikasi pelanggaran.

“Kepercayaan publik tidak boleh dipertaruhkan. Surat Ketua Umum sudah jelas, tinggal bagaimana kader di daerah menjalankannya secara konsisten,” jelasnya.

Sayangnya, sampai berita ini diturunkan belum ada klatifikasi resmi dari Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Rudiana. Sementara isyu yang beredar menyebutkan, bukan rahasia umum lagi kalau ada beberapa kader dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang sejak awal mengelola MBG.***