Lima Stimulus Ekonomi yang Disiapkan untuk Kuartal III 2025, Simak Rinciannya
Berikut lima stimulus ekonomi yang berpotensi dilanjutkan:
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN - Pemerintah kembali bersiap melanjutkan sejumlah stimulus ekonomi yang sebelumnya telah digulirkan pada kuartal II 2025. Paket-paket insentif ini dinilai berhasil menjaga daya beli masyarakat, khususnya selama periode libur sekolah pertengahan tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa beberapa stimulus yang sebelumnya telah diberikan, akan kembali disiapkan untuk semester II tahun 2025, meski dengan beberapa penyesuaian. Rincian lengkapnya akan diumumkan secara resmi pada September mendatang.
Berikut lima stimulus ekonomi yang berpotensi dilanjutkan:
1. Diskon Tiket Transportasi
Stimulus yang paling banyak dinantikan masyarakat adalah diskon tiket transportasi umum. Pada kuartal II, pemerintah telah memberikan diskon hingga:
-
30% untuk tiket kereta api,
-
6% PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat,
-
50% untuk angkutan laut,
-
dan diskon 20% untuk tarif tol.
Diskon serupa akan kembali digelontorkan untuk periode Desember 2025 hingga Januari 2026, menyasar momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemerintah menargetkan peningkatan konsumsi dan mobilitas masyarakat di akhir tahun.
2. Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Properti
Pemerintah juga memastikan perpanjangan insentif PPN DTP sebesar 100 persen untuk pembelian rumah di sektor properti. Awalnya, insentif ini direncanakan turun menjadi 50 persen di semester II, namun akhirnya diputuskan tetap 100 persen hingga akhir 2025.
Kebijakan ini bertujuan mendorong permintaan rumah, khususnya rumah pertama, serta menghidupkan kembali sektor konstruksi dan turunannya.
3. bantuan Sosial untuk KPM
Meskipun belum dikonfirmasi akan dilanjutkan sepenuhnya, sebelumnya pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp11,93 triliun, berupa:
-
Tambahan manfaat Kartu Sembako, dan
-
Distribusi beras 10 kg untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Program bantuan ini dinilai efektif dalam menjaga ketahanan pangan dan konsumsi rumah tangga masyarakat kelas bawah.
4. bantuan Subsidi Upah (BSU)
Pada kuartal II, BSU senilai Rp300 ribu telah diberikan kepada 17,3 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, termasuk guru honorer. Namun, untuk semester II 2025, BSU tidak akan dilanjutkan, seperti ditegaskan Menko Airlangga.
Fokus pemerintah akan dialihkan ke sektor yang lebih berdampak langsung terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.
5. Dukungan untuk Sektor Ketenagakerjaan
Selain BSU, pemerintah juga memberikan berbagai insentif untuk mendukung sektor ketenagakerjaan, termasuk pelatihan, padat karya, dan perluasan akses kerja.
Meski belum diumumkan secara resmi, tidak menutup kemungkinan beberapa program ini tetap dilanjutkan, terutama yang terkait dengan peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja.
Editor : Firda Rachmawati


