Membaca Tanda Sebelum Bencana Melanda
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Oleh:Yuliantono
INILAH, Bandung - Musim kering tidak pernah datang begitu saja. Jauh sebelum sawah retak, sungai menyusut, atau asap menutupi langit, alam sebenarnya telah memberi tanda. Persoalannya bukan apakah El Nino akan datang, melainkan apakah manusia sudah cukup siap menyambutnya.
Pesan itu disampaikan Guru Besar Bidang Perencanaan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (ITB), Djoko Santoso Abi Suroso.
Menurutnya, Indonesia harus memperkuat mekanisme aksi dini agar dampak El Nino dapat diantisipasi sebelum berubah menjadi bencana besar.
Berbicara dalam Dialog Nasional yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (4/8), Djoko menegaskan, El Nino bukanlah fenomena yang datang tanpa pola.
Siklusnya berulang dan dapat diprediksi, sehingga seharusnya memberi cukup waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipasi.
"Karena polanya berulang dan dapat diprediksi, kerugian besar pada tiap siklus menunjukkan persoalannya bukan pada ketiadaan informasi, tetapi ketiadaan mekanisme aksi dini," katanya, seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (4/8).
Sejarah, menurut Djoko, telah berkali-kali memberikan pelajaran. El Nino 1982/1983 memicu kekeringan dan kebakaran hutan besar di Kalimantan Timur. Kemudian El Nino 1997/1998 yang dikenal sebagai El Nino of the Century meninggalkan jejak kerusakan yang jauh lebih besar.
Lebih dari 9,7 juta hektare hutan dan lahan terbakar, sementara kerugian ekonomi diperkirakan melampaui 4,5 miliar dolar Amerika Serikat.
Dua dekade kemudian, peringatan itu kembali terulang. El Nino 2015/2016 memicu kebakaran sekitar 2,6 juta hektare lahan dengan kerugian mencapai Rp220 triliun.
Bahkan pada 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih mencatat 487 kejadian kebakaran hutan dan lahan yang berkaitan dengan musim kering.
Bagi Djoko, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa El Nino tidak lagi bisa dianggap sebagai anomali yang sesekali muncul. Perubahan iklim diperkirakan justru akan meningkatkan frekuensi maupun intensitas El Nino kuat pada masa mendatang.
Karena itu, dia mendorong pemerintah menerapkan kebijakan berbasis risiko (risk-based policy). Pendekatan tersebut menempatkan upaya pencegahan sebagai prioritas, bukan sekadar bergerak setelah bencana terjadi.
Menurutnya, peta risiko harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Pembiayaan pun semestinya telah disiapkan jauh sebelum bencana datang agar respons dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efektif.
Tak kalah penting, Djoko menilai seluruh kebijakan adaptasi perubahan iklim harus bertumpu pada data dan kajian ilmiah yang terus diperbarui. Proyeksi iklim yang akurat akan membantu berbagai sektor menyusun langkah adaptasi yang tepat.
"Yang harus didahulukan untuk science-based policy ini adalah science-based perubahan iklimnya sendiri. Begitu salah science perubahan iklimnya, maka dalam teori adaptasi ada maladaptasi, melakukan adaptasi yang salah," ujarnya.
Mengering
Air yang mengalir di saluran irigasi mulai tak sederas biasanya. Di beberapa hamparan sawah Jawa Barat, petani kini harus berbagi pasokan air dengan lebih cermat. Musim kemarau memang belum mencapai puncaknya, tetapi tanda-tanda kekeringan perlahan mulai terasa.
Penurunan debit air di sejumlah bendung yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat distribusi air irigasi ke lahan pertanian ikut berkurang.
Kondisi itu belum sampai memicu kekeringan total, namun cukup membuat pengaturan aliran air harus dilakukan lebih ketat agar seluruh lahan tetap mendapat pasokan.
Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Jawa Barat mencatat beberapa daerah irigasi mulai mengalami keterbatasan suplai. Kepala DSDA Jawa Barat, Dikky Achmad Sidik, menyebutkan wilayah yang mulai terdampak antara lain daerah irigasi Leuwikuya dan Soreang di Kabupaten Bandung, Ciputrahaji di Kabupaten Ciamis, serta Biuk dan Padawaras di Kabupaten Tasikmalaya.
"Beberapa daerah irigasi yang kekeringan ditemukan di Leuwikuya, Soreang Kabupaten Bandung, Ciputrahaji di Ciamis, Biuk dan Padawaras, Tasikmalaya," ujarnya, Selasa (4/8).
Meski disebut mengalami kekeringan, kondisi di lapangan belum berarti saluran irigasi benar-benar kehabisan air. Air masih mengalir, hanya volumenya berkurang dibandingkan kondisi normal.
Situasi tersebut juga belum mengancam hasil panen. Di sejumlah wilayah, petani justru telah memasuki masa panen sehingga kebutuhan air untuk tanaman mulai menurun dan masih dapat dipenuhi dari pasokan yang tersedia.
"Biasanya masih ada debit yang enggak sampai kering. Ada sebagian sudah masuk masa panen jadi kebutuhannya kecil dan terpenuhi," kata Dikky.
Namun berkurangnya pasokan air tetap memaksa pemerintah melakukan pengaturan distribusi irigasi. Air dialirkan secara bergiliran agar seluruh areal persawahan tetap memperoleh pasokan yang cukup selama musim kemarau berlangsung.
"Betul, jadi ada pengaturan air irigasi sawah-sawah. Kalau dibilang kemarau panjang masih sama seperti kemarau biasa. Kalau kemarau panjang biasanya sampai November belum hujan," ujarnya.
DSDA Jawa Barat kini terus memantau kondisi bendung dan jaringan irigasi di berbagai daerah. Besarnya penurunan debit tidak sama di setiap lokasi. Ada yang berkurang sekitar 10 persen, ada pula yang mencapai 20 persen dari kebutuhan ideal areal irigasi.
"Kita masih ngejar supaya panen tidak terganggu. Kalau pengurangan bervariasi. Ada yang kurang 10 persen, ada 20 persen dari debit kebutuhan areal irigasi," tutur Dikky. (gin)
Editor : Inilahkoran


