Menduga Ada Persekongkolan Jahat, Mulyadi Minta 9 BUMN Bayar Hutang Rp3,5 Triliun ke bjb

INILAHKORAN, Bogor - Anggota DPR-RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat V atau Kabupaten Bogor Mulyadi mengungkapkan kekeselannya ke Menteri BUMN Erick Thohir.

Lantaran Mulyadi menduga ada persekongkolan jahat, indikasi permainan elite, dimana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibiarkan mensubsidi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mulyadi menuturkan, manajemen Bank Jawa Barat Banten (bjb) sebelumnya berkeluh kesah. Karena ada sembilan BUMN memiliki utang sebesar Rp3,5 triliun di bjb.

“Sembilan BUMN di bawah kemimpinan Menteri Erick Thohir itu memiliki kewajiban membayar pinjaman kredit lebih dari Rp3,5 triliun dengan tingkat suku bunga berjalan yang mengherankan, apa itu?  besar suku bunga 0% sampai 3%,” tuturnya di Gedung DPR-RI saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN, Selasa, 20 Mei 2025.

Pria yang juga Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu menjelaskan seharusnya BUMN memberikan kontribusi untuk mendorong pengembangan bank daerah atau dalam hal ini BJB.

Tapi faktanya, justru sebaliknya. BUMN justru memberatkan pembangunan di daerah dengan pinjaman yang dianggapnya tidak masuk akal ke BJB yang merupakan BUMD masyarakat Jawa Barat dan Banten.

”Bunga ditundanya 3%, dan seterusnya. Ini kan miris, padahal kami mengharapkan BUMN memberikan kontribusi terbaik bagi pengembangan wilayah, sehingga wilayah bisa berpartisipasi terhadap pembangunan yang digelontorkan melalui penugasan BUMN,” jelasnya.

Mulyadi pun mengatakan kepada Erick Thohir, bahwa bank daerah memang perlu dilibatkan dalam perencanaan proyek nasional. Tapi jangan sampai, pelibatan itu justru membebani keuangan daerah

"Sebagai Wakil Rakyat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor, saya meminta sembilan BUMN segera atau bertahap melunasi hutangnya ke BJB. Karena uang sebesar Rp 3,5 triliun itu luar biasa bagi Jawa Barat," kata Anggota Komisi VI tersebut. (Reza Zurifwan)