Nasib 2.000 Nelayan Jayanti Terancam, DPRD Jabar Desak Dedi Mulyadi Turun Tangan

INILAHKORAN.ID - Keterbatasan fasilitas tambatan kapal di Pelabuhan Perikanan Jayanti, Kabupaten Cianjur, mendapat sorotan serius dari Komisi II DPRD Jawa Barat. 

Minimnya kapasitas kolam labuh, dinilai telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan ribuan Nelayan yang setiap hari menggantungkan hidup dari laut.

Persoalan itu mengemuka setelah Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati, turun langsung ke Pelabuhan Jayanti untuk melihat kondisi lapangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Nelayan baru-baru ini.

Dalam kunjungan tersebut, Lina menemukan ketimpangan mencolok, antara jumlah armada perikanan dengan kapasitas fasilitas sandar yang tersedia. 

Berdasarkan data rukun Nelayan, sekitar 2.000 Nelayan aktif beroperasi dengan jumlah perahu mencapai 2.000 unit. Namun, kolam labuh yang ada saat ini hanya mampu menampung sekitar 300 perahu.

Kondisi itu memaksa sebagian besar kapal Nelayan bersandar di laut terbuka, situasi yang dinilai sangat membahayakan, terutama saat cuaca buruk melanda perairan selatan.

"Artinya, ada ribuan perahu yang terpaksa bersandar di laut lepas. Ketika ombak besar datang, perahu-perahu ini rentan terisi air, karam, bahkan hanyut terbawa arus. Bagi Nelayan, kehilangan perahu berarti kehilangan mata pencaharian utama untuk menghidupi keluarga mereka. Pembangunan kolam labuh ini adalah kebutuhan yang sudah sangat mendesak sejak lama," ujar Lina.

Komisi II DPRD Jabar memandang, pembangunan tambahan kolam labuh bukan sekadar agenda pembangunan infrastruktur, melainkan langkah strategis untuk melindungi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Risiko kehilangan perahu, menurut Lina, sama artinya dengan ancaman hilangnya dapur keluarga Nelayan.

Sisi lain, rencana perluasan kawasan pelabuhan ternyata belum berjalan mulus. Meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut telah menyiapkan anggaran, realisasi proyek masih terganjal persoalan pemanfaatan lahan di sekitar pelabuhan.

Sebagian pedagang yang menempati area tersebut masih keberatan untuk berpindah, walaupun lahan yang digunakan berstatus aset pemerintah. Lina mengaku memahami kekhawatiran para pedagang, namun meminta seluruh pihak melihat persoalan secara lebih luas demi kepentingan bersama.

"Kami sangat memahami bahwa para pedagang juga sedang mencari nafkah di sana. Namun, kita juga tidak boleh lupa bahwa lahan tersebut adalah aset pemerintah yang akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat yang jauh lebih luas, khususnya keselamatan ribuan Nelayan. Kita ingin semua berjalan selaras," ucapnya.

Lina juga menyinggung adanya indikasi pihak tertentu, termasuk oknum yang diduga ikut mempengaruhi situasi sehingga proses percepatan pembangunan menjadi tersendat. Maka itu, pendekatan dialog dinilai menjadi solusi paling realistis untuk meredam gesekan sosial di tengah masyarakat.

Komisi II DPRD Jabar berharap, pemerintah bergerak cepat agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kekecewaan kolektif dari komunitas Nelayan yang selama ini menanti kepastian pembangunan.

Bahkan, Lina secara khusus berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke Pelabuhan Jayanti untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah, Nelayan, dan pedagang demi menemukan titik temu terbaik.

"Pendekatan terbaik adalah dialog yang hati ke hati. Kami sangat berharap Pak Gubernur bisa hadir langsung di tengah-tengah masyarakat Jayanti. Kehadiran pemimpin biasanya akan memberikan ketenangan, meluluhkan ego, dan membawa solusi yang adil. Mari kita kesampingkan ego sektoral demi membangun masa depan Jayanti yang lebih baik," tandasnya. ***