Isu Reshuffle Kabinet, PDI Perjuangan Bakal Hormati Keputusan Jokowi
Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo menyatakan partainya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH KORAN, Bandung – Semakin berkembangnya isu reshuffle kabinet menjadi perhatian berbagai elit partai politik terutama partai koalisi pendukung Pemerintah.
Sejumlah elite politik memperkirakan Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet Rabu, 15 Juni 2022 pekan ini.
Atas berkembangnya isu reshuffle kabinet ini, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo menyatakan partainya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Jelang Comeback, Demo Lagu Mendatang aespa Diduga Bocor, SM Entertainment Beri Bantahan
Hal ini ungkap Arif Wibowo karena keputusan isu reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
"Jadi, saya kira, ya, kabinet baik-baik saja. Akan tetapi, kalau itu menyangkut kader partai, kami sudah pasti berkomunikasi sebaik-baiknya kepada Pak Presiden, secara khusus ketua umum,” tutut Arif Wibowo dikutip dari Antara, Selasa, 14 Juni 2022.
“Hal ini karena menteri, wakil menteri, presiden, dan wakil presiden adalah titah ketua umum," sambungnya.
Baca Juga: Mantan Suami Britney Sprears, Jason Alexander Terkena Kasus Hukum, Ini Runtutan Kasus Lainnya!
Arif Wibowo menegaskan bahwa kader PDI Perjuangan sejauh ini yang bertugas di kabinet bekerja baik-baik saja.
Menurut dia, semua pihak selama ini banyak memikirkan isu reshuffle namun faktanya tidak pernah ada reshuffle.
"Lah, itu masalahnya, jadi PDI Perjuangan sedang baik-baik saja. Kerja keras menggalang kekuatan di bawah, rakyat di bawah, membela rakyat, dan menguatkan partai,” kata Arif.
Baca Juga: Sedimentasi Saluran Sekunder Tinggi, Normalisasi Sungai di Kaliwedi Cirebon Perlu Segera Dilakukan
Mengenai isu Olly Dodokambey bakal masuk kabinet, Arif menjawab bahwa itu harus ditanyakan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Terkait dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang diisukan bakal masuk kabinet, Arif menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan Presiden Jokowi
"Itu kewenangan Presiden, prerogratif Presiden. Ya, Presiden mau ambil siapa saja boleh. Itu kewenangan Presiden," ujarnya.***
Editor : inilahkoran
