Ono Surono Pastikan DPRD dan Pemprov Jabar Jaga Satwa Bandung Zoo Tak Terlantar
Pengelolaan Bandung Zoo masih dalam proses seleksi. Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono memastikan, pihaknya bersama pemprov siap turun tangan menjaga kesehatan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Pengelolaan Bandung Zoo masih dalam proses seleksi. Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono memastikan, pihaknya bersama pemprov siap turun tangan menjaga kesehatan satwa agar tetap terawat selama masa transisi menuju pengelola baru.
Ono mengatakan, perhatian terhadap kesejahteraan satwa turut menjadi prioritas, terutama ketika Bandung Zoo masih berada dalam situasi belum adanya kepastian pengelola definitif.
DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar diakuinya tidak ingin persoalan transisi berdampak pada pelayanan kesehatan satwa, ketersediaan pakan, maupun kebutuhan medis yang mendesak.
“Tapi yang jelas terkait dengan kesehatan, nanti juga membantu kan kalau ada kebutuhan pelayanan kesehatan untuk satwa misalnya, karena Jawa Barat punya rumah sakit hewan di Cikole. Nah, itu juga komitmen dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Ono saat meninjau Bandung Zoo, Kamis (21/5/2026).
Keberadaan Rumah Sakit Hewan Jawa Barat di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat lanjut Ono, dinilai bisa menjadi penyangga apabila ada satwa Bandung Zoo yang membutuhkan penanganan kesehatan khusus selama masa transisi pengelolaan.
Langkah ini dipandang penting, mengingat proses seleksi pengelola baru Bandung Zoo oleh Pemerintah Kota Bandung masih berlangsung, di mana operator baru diperkirakan baru akan ditetapkan pada akhir bulan ini.
Namun demikian, Ono mengingatkan bahwa setelah pengelola ditentukan pun operasional tidak serta-merta langsung berjalan penuh. Pengelola baru tetap harus mengurus izin Lembaga Konservasi (LK) dari Kementerian Kehutanan yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga bulan.
“Walaupun sudah diputuskan, maka ada waktu sekitar tiga bulan untuk pengelola baru itu mendapatkan izin LK dari Kementerian Kehutanan,” ucapnya.
Menurut Ono, masa jeda tersebut menjadi fase krusial yang harus diantisipasi semua pihak. Sebab, kebutuhan satwa tidak bisa menunggu proses birokrasi. Mulai dari pakan, pemeriksaan kesehatan, hingga fasilitas penunjang konservasi harus tetap berjalan normal.
Sebab itu, DPRD Jabar bersama Pemprov mengambil posisi membantu menjaga keberlangsungan operasional Bandung Zoo, khususnya aspek kesejahteraan satwa dan pegawai.
“Kedatangan kami ke sini untuk memastikan kembali, Bandung Zoo berjalan dengan baik,” katanya.
Tak hanya itu, sebelumnya juga Pemprov Jabar juga turut membantu, salah satunya gaji pegawai Bandung Zoo yang sempat menunggak dua bulan.
Dari DPD PDI Perjuangan Jabar pun lanjut dia, juga telah ikut bergotong royong membantu kebutuhan mendesak Bandung Zoo. Pada bulan sebelumnya, bantuan disalurkan untuk menutup tunggakan BPJS Ketenagakerjaan pegawai hingga kebutuhan tambahan pakan satwa.
Terbaru, membantu untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana satwa senilai Rp31,6 juta juga mencuat. Ono memastikan, Pemprov, DPRD Jabar maupun DPD PDI Perjuangan hadir membantu agar operasional kebun binatang tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan satwa.
“Mudah-mudahan bulan depan aman, Bandung Zoo tetap beroperasi,” katanya.
Sisi lain, Ono mendesak Pemkot Bandung agar tidak berlarut-larut menetapkan pengelola baru. Semakin panjang ketidakpastian, menurutnya, semakin besar pula risiko terganggunya kebutuhan dasar satwa di Bandung Zoo.
Dia berharap Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, segera mengambil keputusan agar tanggung jawab operasional dapat segera dialihkan.
“Harapannya kepada pemerintah, untuk segera menentukan, khususnya Wali Kota Bandung segera menentukan pengelolanya siapa, sehingga tanggung jawabnya beralih kepada pengelola yang baru,” kata Ono.
Meski demikian, hingga pengelola definitif ditetapkan, DPRD Jabar memastikan tidak akan tinggal diam. Bersama Pemprov Jabar, mereka menyatakan siap menjaga agar kesehatan satwa, kebutuhan pakan, hingga layanan medis di Bandung Zoo tetap terpenuhi. Meski sejatinya, hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kota Bandung.
“Kebutuhan pakan setiap bulannya, harus juga disiapkan, ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Bandung,” tandasnya.
Editor : Doni Ramdhani

