Pakar ITB : BLUD - BUMD Dinilai Tepat Perkuat Layanan BRT Bandung Raya

INILAHKORAN.ID - pengelolaan transportasi publik berbasis Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Bandung Raya, dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka kelembagaan yang jelas dan terintegrasi. 

Pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono Wibowo menegaskan karakter layanan BRT Bandung Raya yang melintasi banyak wilayah administrasi membuat pengelolaannya tidak bisa disamakan dengan angkutan dalam kota.

“BRT Bandung Raya melayani tidak hanya Kota Bandung, tetapi seluruh wilayah cekungan Bandung yang mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat hingga sebagian Kabupaten Sumedang. Karena itu, secara logis pengelolanya adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat,” kata Sony Sulaksono Wibowo, Kamis 29 Januari 2026.

Tidak Dikelola Dishub 

pengelolaan operasional BRT idealnya tidak dilakukan secara langsung oleh dinas. Praktik yang lazim di banyak daerah, menunjukkan layanan publik berskala besar lebih efektif jika dikelola melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Biasanya Dishub tidak mengelola langsung, tapi membentuk BLUD. Badan layanan ini punya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Bahkan jika berkembang dengan baik, BLUD bisa ditingkatkan menjadi BUMD,” ucapnya.

Ia mencontohkan sejumlah sektor layanan publik yang telah lebih dulu menerapkan skema tersebut, seperti pengelolaan pasar oleh PD Pasar dan layanan air minum oleh PDAM. Model serupa, sangat relevan diterapkan pada transportasi publik massal.

“BLUD atau BUMD itu punya keleluasaan dalam mengelola pendapatan dari tarif maupun sumber lain. Modal dan pemasukan bisa diputar kembali untuk meningkatkan layanan, baik dari sisi armada, frekuensi maupun kualitas pelayanan,” ujar dia.

Transportasi Massal Masih Terfragmentasi 

Saat ini, lanskap transportasi massal seperti BRT di Bandung Raya masih terfragmentasi. Beberapa layanan beroperasi dengan skema dan pengelola yang berbeda-beda. Trans Metro Pasundan misalnya, dikelola oleh pihak swasta dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Perhubungan melalui program Buy The Service atau Teman Bus.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengoperasikan Trans Metro Jabar (TMJ) melalui badan layanan daerah. Selain itu, pemerintah pusat bersama Bank Dunia (World Bank) disebut akan menambah jaringan BRT baru di kawasan Bandung Raya.

Sementara itu, layanan DAMRI Kota Bandung masih beroperasi secara terpisah sebagai angkutan yang sepenuhnya dikelola oleh BUMN.

Menurut Sony, kondisi ini menunjukkan perlunya satu kerangka pengelolaan yang lebih terpadu agar layanan BRT tidak berjalan sendiri-sendiri. Tanpa integrasi kelembagaan dan perencanaan, potensi BRT sebagai tulang punggung transportasi publik Bandung Raya tidak akan optimal.

“Kalau ingin BRT benar-benar menjadi solusi kemacetan dan transportasi massal yang andal, maka pengelolaannya harus kuat, terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Di situlah peran BLUD atau BUMD transportasi menjadi sangat penting,” tandasnya.