Panggil Sejumlah Pejabat Soal Polemik Rotasi Mutasi, DPRD KBB: Sayang, Banyak yang Tak Hadir

INILAHKORAN, Ngamprah - Polemik rotasi mutasi pejabat eselon 2, 3 dan 4 di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) beberapa waktu lalu terus menuai sorotan dari berbagai pihak.

Pasalnya, ada sejumlah pejabat yang dinilai belum layak untuk promosi namun sudah naik jabatan. Padahal, di sisi lain ada sejumlah pejabat yang seharusnya naik untuk dipromosikan namun justru tidak.

Akibatnya, hal itu sempat menjadi polemik, bahkan menuai protes dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di beberapa kecamatan.

"Kami sebenarnya sudah mengagendakan guna meminta penjelasan pejabat di KBB terkait rotasi mutasi kemarin. Sayangnya, banyak yang tidak hadir akhirnya dibatalkan dan dijadwal ulang," kata Wakil Ketua DPRD KBB Ayi Sudrajat kepada wartawan.

Pihaknya mengakui, sudah ada laporan yang masuk ke dewan terkait dengan kisruh soal rotasi mutasi tersebut. 

"Ini dilakukan agar persoalan ini menjadi jelas pihaknya ingin mendengar penjelasan dari pihak eksekutif yang berkaitan dengan pelaksanaan rotasi mutasi," ujarnya.

Ia menyebut, beberapa eksekutif yang pihaknya ingin hadirkan, antara lain dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Organisasi, Asisten Administrasi Umum, serta Plh Sekretaris Daerah. 

"Sayangnya, para pejabat yang diharapkan datang tidak semuanya hadir, sehingga pertemuan akan dijadwalkan kembali pekan depan," sebutnya. 

Salah satu contoh laporan yang masuk, lanjut dia, adalah adanya promosi jabatan, dimana atasannya pangkat dan golongan lebih rendah dari bawahannya. 

Menurutnya, hal yang perlu dipertanyakan terkait bagaimana rotasi mutasi yang dilakukan, apakah acuannya ke jenjang karir, golongan, kepangkatan, dan yang lainnya.

"Itu yang ingin kami pertanyakan. Terus apakah dalam rotasi mutasi Baperjakat dilibatkan atau tidak? Kalau tidak, maka patut dipertanyakan kenapa bisa seperti itu," ujarnya yang juga Koordinator Komisi I DPRD KBB.

Sementara itu, anggota DPRD KBB dari Fraksi PKB Wendi Sukmawijaya juga turut menyoroti soal rotasi mutasi yang dinilainya seperti asal-asalan. 

"Indikator yang dipergunakan juga seperti yang tidak jelas, sehingga ada kasus atasan pangkatnya lebih rendah dari bawahan," ujarnya.

Oleh karena itu, sambung dia, wajar jika pada akhirnya hal itu memicu terjadinya polemik seperti saat ini.

"Kan aneh, KBB sudah menerapkan merit sistem dan sudah dapat penghargaan. Tapi kenapa dalam rotasi mutasi merit sistem seperti tidak dijadikan acuan, ada apa?" katanya.

Seperti diketahui polemik rotasi mutasi terhadap 416 pejabat termasuk Camat di KBB oleh Bupati Hengki Kurniawan pada Senin 9 Januari 2023 lalu terus bergulir seperti bola liar. 

Pasalnya, banyak suara kekecewaan dan ketidakpuasan muncul. Bahkan ada dugaan pejabat di lingkungan BKPSDM yang sudah dimintai keterangan oleh penegak hukum terkait rotasi mutasi tersebut.*** (agus satia negara)