Pemerintah Siapkan Kota untuk Investasi Waste to Energy

INILAHKORAN.ID - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, kesiapan pemerintah dalam membuka peluang investasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau Waste to Energy.

Arahan Presiden Prabowo melalui Danantara menjadi pijakan bagi pemerintah mempersiapkan prasarana, kesiapan teknis dan kesiapan non teknis sebelum proyek tersebut dijalankan.

"Jadi saya hanya menyiapkan prasyarat kecukupan sampah, kesiapan teknis dan non teknisnya. Kemudian, atas dasar penilaian itu, Menteri Lingkungan Hidup akan menerbitkan surat keputusan tentang kota untuk Waste to Energy," kata Hanif Faisol Nurofiq, Sabtu 28 Februari 2026.

Dijelaskan ia, setelah surat keputusan diterbitkan. Danantara akan melanjutkan proses lelang bagi investor. Namun sebelum itu, delapan instansi pemerintah akan membentuk tim gabungan memverifikasi kesiapan masing-masing kota sesuai keahlian dan kewenangan mereka.

"Ini penting, agar proyek berjalan transparan dan sesuai regulasi," ucapnya.

Menurut Hanif, teknologi yang akan digunakan dalam proyek tersebut adalah insinerator skala besar. Meskipun insinerator tidak dilarang, penggunaannya harus hati-hati karena risiko polutan berbahaya yang bersifat persisten.

"Kalau bakar saja, dioksin furan yang timbul sifatnya persisten. Dia bisa bertahan hingga 20 tahun, dan lebih berbahaya dari sampah itu sendiri," ujar dia.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memastikan proyek ini aman, laik dan menguntungkan secara ekonomi. Delapan instansi yang terlibat antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Mereka akan turun langsung untuk menilai prasarana, ketersediaan sampah dan kesiapan teknis di masing-masing kota," jelasnya.

Proyek Waste to Energy tersebut, diharapkan mampu membuka peluang investasi baru sekaligus membantu pengelolaan sampah perkotaan yang selama ini menjadi tantangan. Hanif menambahkan, pemerintah akan terus memberikan arahan dan pengawasan agar investasi berjalan lancar dan berkelanjutan.

"Ini proyek strategis, bukan hanya soal energi. Tapi juga soal ekonomi dan lingkungan. Jadi semua harus dipersiapkan dengan matang," tandas dia.