Pemprov Jabar Bentuk Satgas Khusus Kawal Percepatan Belanja APBD 2025

INILAHKORAN, Bandung — Pemprov Jabar  menegaskan komitmennya mempercepat realisasi belanja apbd 2025, menindaklanjuti surat instruksi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta pemerintah daerah segera memacu serapan anggaran untuk menggerakkan ekonomi daerah.

Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025, Menkeu Purbaya mengarahkan agar seluruh pemerintah daerah memanfaatkan dana simpanan di perbankan guna mendukung pelaksanaan program dan proyek strategis daerah.

Menjawab hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar telah lebih dulu melakukan berbagai langkah akselerasi. Kini, pihaknya tengah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) khusus yang bertugas memantau langsung pendapatan dan belanja daerah secara intensif.

“Saat ini kami tengah menyiapkan Satgas khusus untuk nongkrongin tiap hari, tiap minggu. Ini semata-mata untuk memastikan pendapatan daerah optimal, belanja daerah optimal sehingga berdampak terhadap perekonomian daerah,” ujar Herman, Selasa 11 November 2025.

Herman menegaskan bahwa percepatan belanja pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Government spending kata dia, merupakan salah satu variabel penting yang secara langsung mendorong perputaran ekonomi di masyarakat.

“Karena kalau belanja daerahnya cepat cair dibelanjakan, pasti ada serapan tenaga kerja, ada pembelian barang, jasa, dan lain sebagainya. Ini kan memutarkan roda perekonomian,” jelasnya.

Menurut Herman, ada empat penggerak utama pertumbuhan ekonomi, yaitu belanja pemerintah (government spending), konsumsi masyarakat (consumption), investasi (investment), dan ekspor-impor.

“Semuanya kami tongkrongin. Government spending alhamdulillah kami terdepan terus nih. Ya setiap dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri kami terdepan karena memang serius sih. Bahkan super serius, bukan serius lagi, super serius,” tegasnya.

Pemprov Jabar juga menerapkan pengawasan ketat dan berlapis terhadap pelaksanaan belanja apbd. Sistem evaluasi dilakukan bukan hanya bulanan, tapi juga mingguan hingga harian, sebagaimana diamanatkan Kementerian Keuangan.

“Evaluasinya bukan hanya bulanan, mingguan, sampai harian. Kan RKUD aja rekening kas umum daerah sama Pak Gubernur kan dipublikasikan tiap hari. Per hari kemarin Rp2,7 triliun,” kata Herman.

Ia menegaskan dana tersebut tidak mengendap, melainkan terus berputar untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.

“Itu dinamis bukan berarti uangnya disimpan, diendapkan enggak, enggak ada pengendapan uang. Yang ada adalah itu tadi akselerasi. Uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Dinamis terus,” jelasnya.

Data per 10 November 2025 menunjukkan, pendapatan daerah Jawa Barat telah mencapai 81,22 persen atau sekitar Rp25,4 triliun dari total target apbd Rp32 triliun. Sementara realisasi belanja daerah sudah di angka 72,67 persen atau sekitar Rp23,2 triliun.

“Sekali lagi, pendapatan daerah 81,22 persen, sementara belanja daerahnya realisasi per hari kemarin 72,67 persen, dan kami pacu terus ya agar realisasinya bisa optimal. Kan Pak Gubernur mengharapkan ya semaksimal mungkin di akhir tahun ya sampai 100 persen apbd bisa kita serap,” kata Herman. (Yuliantono)