Pemprov Jabar Berencana Terbitkan Obligasi Daerah Untuk Bangun Rumah Sakit, Abdul Hadi Minta Hal Ini Jangan Diabaikan...

Pemprov Jabar Berencana Terbitkan Obligasi Daerah Untuk Bangun Rumah Sakit, Abdul Hadi Minta Hal Ini Jangan Diabaikan...

INILAHKORAN, Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mendukung penuh rencana Gubernur Ridwan Kamil yang akan menerbitkan obligasi daerah, untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya rumah sakit.

Sebab diakuinya, masih banyak kota/kabupaten di Jawa Barat yang kekurangan jumlah tempat tidur atau rumah sakit, terutama di daerah berkembang. Sehingga memang dibutuhkan akselerasi pembangunan dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

“Masih banyak blank spot. Kabupaten Bandung saja, kekurangan sampai 10 ribu bed. Al-Ihsan yang keren saja Cuma 600,” kata Hadi di Gedung DPRD Jabar belum lama ini.

Hanya saja kata dia, pembangunan infrastruktur juga harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti dokter umum, dokter spesialis dan sub spesialis. Lantaran sejauh ini Jawa Barat masih kekurangan di sektor tersebut. Berbeda dengan tenaga administrasi maupun perawat, yang diakuinya memang sudah cukup memenuhi untuk saat ini.

“Cuma harus diingat, untuk layanan kesehatan bukan hanya gedung dan peralatan lengkap. Tapi SDM enggak lengkap. Kita punya pengalaman di Rumah Sakit Paru Cirebon, disana tidak ada dokter spesialis. Belum lagi di Pameungpeuk dan Jampang Kulon (rumah sakit milik Pemprov), disana jarang ada PNS (dokter) full time disana,” ucapnya.

Maka dari itu Hadi mendorong Pemprov untuk melakukan kajian, agar kebutuhan dokter di Jawa Barat dapat terpenuhi. Diluar skema yang telah dilakukan selama ini, karena pada akhirnya kata dia tidak berkelanjutan.

“Disini perlu ada kajian, apakah harus dibuat program (seperti) Inpres dulu. Dibiayai, diseleksi oleh pemerintah. Ikatan dinas atau model apa, supaya mengikat. Ini belum banyak dipikirkan hari ini. Kerjasama dengan Unpad, 1-2 tahun dokternya pergi (kabur). Ini sama-sama jadi pemikiran, siapapun gubernurnya akan penyediaan SDM kesehatan untuk peningkatan layanan rumah sakit,” tuturnya.

Tidak hanya itu, dia juga meminta bila Pemprov berencana membangun rumah sakit, supaya dapat berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Tujuannya agar pembangunan infrastruktur ini dapat bermanfaat secara maksimal, karena menurutnya BPJS Kesehatan memiliki peta akan jumlah kebutuhan layanan kesehatan di daerah.

“(Kalau bisa) di daerah remote, bukan daerah padat. Disini kita harus sama-sama bikin perencanaan luar biasa, ada keterlibatan BPJS karena mereka punya peta, pasar dan lain-lain. Selama ini pemerintah sibuk sendiri. Padahal BPJS adalah mitra untuk merancang pembangunan sektor rumah sakit di Jawa Barat,” tandasnya. (Yuliantono)