Pemprov Jabar Pastikan Pemotongan TKD Tak Pengaruhi Nasib PPPK dan Non-ASN
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memastikan, berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) tidak akan berdampak pada pengurangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memastikan, berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) tidak akan berdampak pada pengurangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) maupun tenaga non-aparatur sipil negara (non-asn).
“Tidak (pengurangan), ya, sedang kita dalami. Pokoknya kita harus menjaga kapasitas fiskal, keseimbangan fiskal, jangan sampai mengurangi alokasi belanja publik,” ujar Herman dikutip Minggu 12 Oktober 2025.
Menurut Herman, tenaga paruh waktu tetap akan bekerja sebagaimana mestinya. Hanya saja, transformasi status menjadi penuh waktu akan disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
“Teman-teman saat ini masih paruh waktu, tidak usah khawatir, ekosistemnya tetap akan kita jaga. Hanya saja transformasi dari paruh waktu ke penuh waktu nanti kita sesuaikan. Karena fiskalnya sedang menghadapi tantangan, itu masalah waktu saja,” jelasnya.
Ia memastikan nomor induk pegawai (NIP) tetap akan dikeluarkan bagi tenaga non-ASN yang sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Toh nomor induk pegawai kan tetap akan dikeluarkan. Yang paling penting, teman-teman ada kepastian bahwa yang paruh waktu nanti akan menjadi penuh waktu,” kata Herman.
Herman menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap akan memenuhi seluruh program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Pak gubernur sudah menyampaikan, belanja infrastruktur, jalan jembatan, PJU, sarana-prasarana kesehatan, sarana-prasarana pendidikan, semua akan kita penuhi, tidak ada yang dikurangi,” katanya.
Untuk mengantisipasi berkurangnya TKD sebesar Rp2,45 triliun, Pemprov Jabar menyiapkan langkah efisiensi internal di tubuh birokrasi.
“Kita akan carikan penggantinya dari efisiensi di birokrasi. Makan minum kita efisiensikan, perjalanan dinas kita efisiensikan, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu kita potong. Jadi kata Pak Gubernur sekarang, ya birokrat berpuasa, rakyat berpesta,” pungkasnya. (Yuliantono)
Editor : Ahmad Sayuti
