Pendidikan Ala Militer untuk Siswa Bermasalah Tuai Pro Kontra, Kementerian HAM Siap Dukung Dedi Mulyadi Asal Sesuai Prinsip

INILAHKORAN - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan memberikan masukan atas program kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan siswa bermasalah dalam barak militer sebagai bentuk pendidikan karakter.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya akan mengawasi, tetapi juga aktif memberi masukan agar program tersebut berjalan sesuai prinsip-prinsip HAM. Ia mengungkapkan, pembahasan internal sudah dilakukan bersama pejabat eselon satu di kementeriannya.

“Kami tidak tinggal diam. Kami akan berikan masukan, karena ini menyangkut masa depan pendidikan dan hak anak,” ujar Pigai.

Pigai menekankan bahwa selama tidak ada praktik hukuman fisik seperti pemukulan atau pencubitan, pendidikan bergaya militer tidak otomatis melanggar HAM.

Justru menurutnya, pendekatan ini bisa menjadi alternatif pembinaan mental, karakter, dan kedisiplinan siswa.

“Kalau tujuannya membentuk tanggung jawab dan karakter yang kuat tanpa kekerasan, maka kami dukung. Ini selaras dengan prinsip HAM,” tegasnya.

Jika program uji coba di Jawa Barat terbukti berhasil, Pigai bahkan akan mendorong agar Kementerian Pendidikan menerbitkan regulasi untuk memperluas penerapan sistem ini secara nasional.

Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam pelaksanaannya, mengingat penggunaan dana publik dalam program ini.

“Karena ini pakai uang rakyat, maka harus terbuka, akuntabel, dan bisa diawasi publik,” tutupnya.