Pengamat Harap Dedi Mulyadi Tak Terlalu Sering Keluarkan Kebijakan ‘Nyeleneh’

INILAHKORAN, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali memunculkan sederet wacana baru usai mengetahui adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun pada 2026 mendatang.

Mulai dari rencana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar demi efisiensi anggaran, wacana mengumumkan ASN yang malas di media sosial, hingga penempatan ASN kurang produktif ke sekolah-sekolah sebagai tenaga pembantu administrasi.

Namun, sejumlah gagasan tersebut menuai sorotan. pengamat kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi, menilai ide-ide yang dilontarkan Gubernur Dedi mulai cenderung nyeleneh dan berpotensi menimbulkan masalah baru di tubuh birokrasi.

“Saya enggak setuju kalau yang malas diumumkan di media sosial. Cukup diumumkan di kalangan ASN, atau diberikan surat peringatan. Justru sanksi sosial gitu malah kontraproduktif,” ujar Yogi saat dihubungi INILAHKORAN, Minggu 5 Oktober 2025.

Menurut Yogi, Pemprov Jabar sudah memiliki mekanisme penilaian kinerja ASN melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Karena itu, langkah mempermalukan ASN di ruang publik dinilainya berlebihan dan bisa berujung pada persoalan hukum.

“Tindakan ini malah nanti kena PTUN, Kang Dedi. Karena mempermalukan, pencemaran nama baik. Cukup SP1, SP2, SP3. Kalau bermasalah, pemecatan. Kan sudah ada mekanismenya di BKN,” tegasnya.

Terkait wacana menempatkan ASN kurang produktif ke sekolah-sekolah, Yogi juga menilai ide tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kinerja.

“Bagus. Cuma pertanyaannya, kalau sekarang saja malas, terus dipindahin ke sekolah, tambah malas. Kan sudah ada operator pemerintah tentang disiplin ASN. Jadi Kang Dedi ya jangan nyeleneh lah buat kebijakannya,” tandas Yogi. ***