Pilkades Digital Debut di Indramayu, Teknologi Turunkan Biaya, Tingkatkan Akurasi

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan Indramayu sebagai arena uji coba penting untuk masa depan demokrasi desa.

Rabu 10 Desember 2025, Indramayu resmi menggelar Pilkades serentak 2025 dengan skema hybrid digital, sebuah model pemungutan suara yang berpotensi mengubah pola pemilihan kepala desa di seluruh Jawa Barat.

Diterapkan di 139 desa di 30 kecamatan, skema hybrid ini tidak sekadar menghadirkan teknologi di TPS, tetapi menandai pergeseran budaya politik di tingkat akar rumput, dari kebiasaan mencoblos surat suara menuju interaksi dengan perangkat digital. Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh prosedur tetap berpegang pada asas Luber dan Jurdil.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jawa Barat, Ade Afriandi menegaskan, digitalisasi pemilihan di desa tidak sesederhana mengganti kertas menjadi layar.

“Pilkades di Indramayu kami laksanakan secara hybrid, kombinasi manual dan elektronik. Digitalisasi ini pada dasarnya memindahkan proses dari surat suara ke sistem elektronik, namun proses sosialisasinya tidak sederhana karena harus mengubah kebiasaan masyarakat yang terbiasa mencoblos manual. Meski digital, asas pemilu tetap dijaga, pemilih tetap datang ke TPS sesuai aturan,” ujar Ade dalam keterangannya.

Menurut Ade, sistem ini dirancang dengan pengamanan berlapis, mulai dari undangan berkode atau barcode, hingga verifikasi otomatis di tempat pemungutan suara.

“Lalu verifikasi otomatis sesuai DPT dalam sistem, pemungutan suara melalui perangkat elektronik di bilik suara, hingga penghitungan suara otomatis dan cepat,” jelasnya.

Langkah ini menjadi indikator bahwa Jawa Barat tengah menyiapkan infrastruktur demokrasi yang tidak lagi tergantung sepenuhnya pada logistik fisik.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono melihat Pilkades hybrid sebagai peluang besar untuk mengoreksi salah satu masalah klasik pemilihan desa, biaya yang membengkak.

“Pilkades tahun ini dilaksanakan di 139 desa, dan Jawa Barat menyiapkan sistem voting hybrid yaitu ada aplikasi, namun tetap dapat dilakukan manual jika terjadi kendala. Sistem ini tetap menjaga asas Luber, tetapi menghadirkan efisiensi signifikan. Anggaran yang biasanya mencapai Rp25 juta per TPS, kini hanya sekitar Rp4 juta atau sekitar 20 persen dari biaya normal. Kami berharap pilot project ini berjalan baik dan dapat diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat ke depan,” ujarnya.

Penghematan hingga 80 persen ini membuka ruang bagi pemerintah desa untuk mengalihkan anggaran ke sektor pembangunan lain, sambil tetap menjaga kualitas pemilihan.

Indramayu menyiapkan 1.357 TPS dengan kapasitas maksimal 500 pemilih. Total 590.682 pemilih tercatat dalam DPT dengan 482 calon kuwu, terdiri dari 447 laki-laki dan 35 perempuan.

Mengelola pemilihan dengan jumlah pemilih sebesar ini melalui sistem digital menjadikan Indramayu salah satu kabupaten dengan beban teknologi terbesar dalam sejarah Pilkades di Jawa Barat.

Transformasi digital Pilkades Indramayu bukan hanya eksperimen teknis, melainkan ujian kesiapan masyarakat desa menghadapi model pemilihan modern. Jika berjalan sukses, Jawa Barat akan memiliki landasan kuat untuk menerapkan Pilkades teknologi di seluruh wilayahnya.

Dengan skema hybrid yang memadukan tradisi dan inovasi, Indramayu kini menjadi barometer bagaimana demokrasi desa dapat memasuki era baru tanpa meninggalkan prinsip dasar pemilihan yang jujur dan adil.***