Pilkades Digital Karawang Sukses Hemat Anggaran 90 Persen

INILAHKORAN.ID – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di sembilan desa Kabupaten Karawang, Minggu 28 Desember 2025, tak sekadar menorehkan catatan administratif. 

Perhelatan demokrasi tingkat desa (Pilkades) ini menjelma menjadi laboratorium kebijakan publik, menggabungkan efisiensi anggaran, transformasi digital, dan praktik demokrasi inklusif dalam satu momentum.

Pilkades digital yang digelar di sembilan desa, dengan 60 tempat pemungutan suara (TPS) hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Karawang dinilai berhasil memangkas biaya secara drastis, sekaligus menjaga partisipasi pemilih tetap tinggi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menyebut pelaksanaan Pilkades digital di Karawang sebagai tonggak penting efisiensi birokrasi. Menurutnya, pendekatan digital menjawab persoalan klasik mahalnya biaya pemilihan secara konvensional.

“Penerapan sistem elektronik ini berawal dari kepedulian kami terhadap biaya penyelenggaraan yang cukup mahal. Satu TPS secara konvensional bisa menghabiskan Rp25 juta. Dengan sistem elektronik ini, kita bisa menghemat hingga sepersepuluhnya saja per TPS atau hemat biaya 90 persen,” ujar Ono, dikutip Senin 29 Desember 2025.

Efisiensi tersebut kata Ono, tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Dana yang dihemat harus kembali ke rakyat melalui program-program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar desa.

“Efisiensi ini bisa dikhususkan untuk program pembangunan yang nyata, misalnya perbaikan infrastruktur desa,” ucapnya.

Karawang menjadi pembeda dibanding uji coba sebelumnya di Kabupaten Indramayu yang masih terbatas satu TPS per desa. Di Karawang, sistem elektronik diterapkan secara menyeluruh. Ono menilai pendekatan ini justru memperkuat legitimasi, karena sistem berjalan secara offline dan relatif aman dari gangguan siber.

“Jika di tingkat desa dengan dinamika politik yang paling sensitif saja bisa berhasil, maka sangat mungkin diterapkan ke Pemilu Legislatif, Pilpres, hingga Pilkada,” katanya.

Di tengah keberhasilan teknis dan administratif, Ono Surono mengingatkan bahwa esensi Pilkades tetap bertumpu pada kualitas kepemimpinan yang dihasilkan. Terlebih Karawang merupakan kawasan industri strategis yang masih dibayangi persoalan kemiskinan dan ketimpangan.

“Kabupaten Karawang adalah wilayah dengan potensi industri yang sangat pesat, namun masih menghadapi permasalahan seperti kemiskinan. Harapan saya, terpilih kepala desa yang visioner, yang mampu mengoordinasikan segala peluang dan menyelesaikan permasalahan di desanya dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Dari sisi partisipasi, Pilkades digital Karawang juga mencatatkan capaian yang melampaui rata-rata nasional. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jawa Barat, Ade Afriandi menyebut, tingkat kehadiran pemilih berada di atas 80 persen.

“Partisipasi pemilih di Desa Cadaskertajaya mencapai angka fantastis 91 persen dari 2.478 pemilih. Sementara Desa Balongsari mencatatkan kehadiran 84,11 persen dan Desa Tanjungmekar sebesar 82 persen,” papar Ade.

Tak hanya soal kuantitas, kualitas demokrasi juga menjadi catatan penting. Ade menyoroti praktik inklusivitas di sejumlah desa, khususnya dalam memberikan akses setara bagi penyandang disabilitas dan lansia.

“Seperti di Wanakerta, TPS-nya sudah ramah penyandang disabilitas. Ada langkah konkret dari KPPS, misalkan menyediakan kursi roda ataupun petugas khusus yang siap mengantar dan membantu pemilih penyandang disabilitas maupun lansia. Ini inisiatif kemanusiaan yang patut dicontoh,” jelas Ade.