Polda Jabar–Perhutani Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Pelestarian Hutan, dan Ketahanan Pangan

Polda Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan sinergi lintas sektor bersama Perhutani. Hal itu terungkap saat adanya audiensi Polda Jabar bersama Perhutani.

Polda Jabar–Perhutani Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Pelestarian Hutan, dan Ketahanan Pangan
Polda Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan sinergi lintas sektor bersama Perhutani. Hal itu terungkap saat adanya audiensi Polda Jabar bersama Perhutani. 

INILAHKORAN.ID - Polda Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan sinergi lintas sektor bersama Perhutani. Hal itu terungkap saat adanya audiensi Polda Jabar bersama Perhutani. 

Pada pertemuan itu, menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, tertib hukum, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Perhutani menyampaikan permohonan dukungan Polda Jabar terkait program renovasi dan rehabilitasi kawasan hutan, termasuk kegiatan penanaman pohon sebagai langkah konkret pemulihan ekosistem dan pencegahan kerusakan hutan.

Perhutani juga menyampaikan apresiasi atas ketegasan Polda Jawa Barat dalam menindak pelaku pembalakan liar. Pada tahun 2024, salah satu pelaku pembabatan hutan ilegal berhasil diproses hukum dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara. 

Langkah tegas tersebut dinilai memberikan efek jera serta memperkuat perlindungan kawasan hutan di Jawa Barat.

Selain itu, Perhutani memaparkan program penanaman kopi yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di wilayah Malangbong. Program ini diarahkan untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa setiap kebijakan pengelolaan hutan harus dikomunikasikan secara intensif dengan Polri guna mencegah potensi permasalahan hukum maupun dampak sosial di masyarakat. 

Ia juga menekankan bahwa pengelolaan lahan, termasuk Daerah Pengelolaan Khusus (DPK), harus dilakukan secara hati-hati karena berpotensi menimbulkan ekses sosial apabila tidak diantisipasi sejak awal.

“Polda Jawa Barat menyambut baik audiensi ini. Kami siap mendukung pelestarian hutan dan program ketahanan pangan. Namun apabila terdapat pelanggaran hukum, tentu akan kami tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kapolda Jabar.

Lebih lanjut, Kapolda Jabar menambahkan bahwa dukungan terhadap ketahanan pangan, salah satunya melalui pemanfaatan lahan untuk penanaman jagung secara terencana dan berkelanjutan, harus berjalan seiring dengan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

Melalui sinergi yang kuat sejak tahap perencanaan kebijakan, Polda Jawa Barat dan Perhutani diharapkan mampu mewujudkan pelestarian hutan yang berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas, serta penguatan ketahanan pangan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.


Editor : Ahmad Sayuti