Proyek Pemeliharaan Dituding Hanya Pinjam Bendera, Ini Kata Plt Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Cirebon
Proyek pemeliharaan jalan Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, dituding hanya meminjam bendera. Ini supaya tidak menyalahi kontraktual seperti aturan yang sudah ditetapkan.
INILAHKORAN, Cirebon - Proyek pemeliharaan jalan Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, dituding hanya meminjam bendera. Ini supaya tidak menyalahi kontraktual seperti aturan yang sudah ditetapkan.
Padahal pada kenyataannya, pekerjaan pemeliharaan tersebut dikerjakan UPT pada masing-masing wilayah kerja Dinas PUTR Kabupaten Cirebon.
Demikian dikatakan Ketua Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) Cirebon Warcono Semaun, Rabu 29 November 2023. Dia menduga, meskipun skemanya melalui sistem kontrak namun yang terjadi hanyalah meminjam bendera saja. Kalau memang kontraktual, harusnya pihak rekanan sendiri yang melakukan pemeliharaan jalan dan bukan masing-masing UPT Dinas PUTR Kabupaten Cirebon.
Baca Juga : Sumedang Menuju Layanan Publik Berkualitas
"Kenapa saya menyikapi ini, karena kami menduga ada kesalahan prosedur dalam prosesnya. Ini kan jelas kontraktual meskipun memang sistem pilih langsung. Tapi kenyataannya, kami menduga ini hanya pinjam bendera perusahaan saja," jelasnya.
Warcono mengaku, masalah ini sudah berlangsung cukup lama dan pola yang dilakukan pun sama. Namun untuk memastikan ada tidaknya dugaan korupsi didalamnya, dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangi PUTR Kabupaten Cirebon untuk melakukan audensi. Ini supaya Aldera tidak mendapatkan informasi seterang terangnya dari pihak Dinas PUTR Kabupaten Cirebon.
"Data kami sudah pegang. Dugaan dugaan penyimpangan juga kita sudah ada. Tapi saya ingin tahu, bagaimana versi Dinas PUTR Kabupaten Cirebon menyikapi masalah ini," akunya.
Warcono meminta, agar pihak Dinas PUTR Kabupaten Cirebon segera memperbaiki manajemen dilingkungan mereka sendiri. Hal itu karena selama ini banyak sekali dugaan penyimpangan baik administrasi maupun kualitas pekerjaan. Dirinya khawatir, kalau pola ini terus menerus dijalankan akan menjadi masalah hukum dikemudian hari.
Halaman :
