Evaluasi LKPJ 2025, Komisi IV DPRD Jabar Soroti Pemeliharaan Jalan

INILAHKORAN.ID - DPRD Jawa Barat melalui Komisi IV melontarkan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja mitra kerja, saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 di wilayah Cirebon.

Mitra kerja yang dievaluasi mencakup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Cirebon, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR), UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, serta UPTD PPP LLAJ Wilayah IV Cirebon dari Dinas Perhubungan Jawa Barat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar, Ahab Sihabudin mengungkapkan, dari sisi infrastruktur jalan, capaian tingkat kemantapan sudah menyentuh angka 95 persen. Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup tanpa penguatan pada aspek pemeliharaan rutin.

“Komisi IV DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya peningkatan intensitas pemeliharaan agar kondisi jalan tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan fungsi,” ujar Ahab, Kamis (9/4/2026).

Di sektor perhubungan, realisasi pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) disebut telah mencapai 100 persen. Meski demikian, persoalan teknis masih ditemukan di lapangan, mulai dari titik yang belum teraliri listrik hingga praktik pemasangan ganda.

“Serta adanya pemasangan PJU ganda yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, khususnya dalam pembiayaan listrik,” ucapnya.

Sorotan juga diarahkan ke sektor sumber daya air. Komisi IV menilai masih terdapat persoalan administratif berupa pencatatan aset yang tumpang tindih antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Selain itu, kebutuhan anggaran dinilai perlu ditingkatkan untuk menopang program ketahanan pangan.

“Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Jawa Barat merekomendasikan peningkatan pemeliharaan jalan secara berkala, penyelesaian permasalahan PJU ganda, serta penataan aset dan penguatan anggaran di sektor sumber daya air,” katanya.

Kendati demikian, Komisi IV tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja ketiga UPTD, yang dinilai secara umum menunjukkan capaian positif dan berjalan cukup baik selama tahun anggaran 2025.***