Puluhan Siswa di Purwakarta Ikuti Pendidikan Militer, Ini Tanggapan Ono Surono...

Puluhan siswa di Kabupaten Purwakarta mulai mengikuti program pendidikan militer, yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Puluhan Siswa di Purwakarta Ikuti Pendidikan Militer, Ini Tanggapan Ono Surono...
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menyebut, diduga belum ada regulasi atau aturan yang mengatur tentang kegiatan tersebut. (dok)

INILAHKORAN, Bandung - Puluhan siswa di Kabupaten Purwakarta mulai mengikuti program pendidikan militer, yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menyebut, diduga belum ada regulasi atau aturan yang mengatur tentang kegiatan tersebut. 

Ono Surono mengatakan, setiap program itu harus direncanakan dengan jelas. Pada saat perencanaannya pun tidak boleh dibuat sendiri, harus juga dengan DPRD dan mendengarkan masukan dari masyarakat.

"Sehingga kan ya, harusnya setiap program itu jelas ada regulasinya. Nah sampai dengan kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, masih Plt Pak Deden, kemarin saya tanya. Mereka tanya juga masih menyiapkan regulasinya," ujar Ono Surono di Kantor DPRD Jabar, Kamis 1 Mei 2025.

Plt Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, kata dia, tidak memberikan jawaban jelas soal anggaran untuk pembiayaan kegiatan tersebut.

"Nah, tentunya harus kita nanti cek ya seperti apa regulasinya, aturannya, siapa pesertanya, harus atas izin orang tua seperti apa dan tentunya kan harus juga diperhadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan," ucapnya.

Apalagi dirinya, yang juga belum mendapatkan informasi jelas soal konsep dan teknis pelaksanaan program pendidikan militer tersebut.

"Tidak ada sama sekali pembahasan dengan DPRD, kemarin saya tanya kepala Dinas Pendidikan juga masih menyiapkan instrumen aturannya, tapi ini (di Purwakarta) sudah berlangsung," kata dia.

Dia pun juga akan menanyakan ke DPRD kabupaten/kota terkait program yang digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Sebab, dalam konten media sosialnya, Dedi menyatakan bahwa pembiayaan diserahkan kepada bupati/walikota.

"Bupati/walikota juga kan harus jelas pada saat dianggarkan dari APBD. Harus tertulis dan menurut saya, tidak bisa seketika karena harus dibahas dalam perubahan APBD 2025," katanya.

Sebelumnya, sebanyak 40 pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Purwakarta memulai mengikuti program pendidikan militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.


Editor : Doni Ramdhani