Ribuan Warga Bogor Demo, Dedi Mulyadi Blak-blakan Alasan Tambang Masih Ditutup

INILAHKORAN.ID - Senin (4/5/2026) lalu, ribuan warga terdampak penutupan tambang Parungpanjang, Rumpin dan Cigudeg melakukan aksi massa di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Tujuannya hanya satu, yakni agar tambang legal yang hari ini masih ditutup oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, agar segera dibuka operasionalnya.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto pun sempat turun langsung menemui warga, menampung aspirasi yang disampaikan terkait penutupan tambang.

Merespon demo ribuan warga terdampak tambang tersebut, Dedi Mulyadi menjelaskan, mereka menggelar aksi karena kompensasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sesuai komitmen awal.

Di mana sebelumnya, Pemprov Jabar menjanjikan kompensasi penutupan sementara tambang untuk tiga bulan. Namun dalam perjalanannya, hanya diberikan satu bulan.

Hal tersebut kata Dedi bukan tanpa alasan, perubahan penerima yang membengkak dari 3 ribu menjadi 18 ribu orang berdasarkan usulan kepala desa setempat, menjadi dasar, pemberian kompensasi hanya diberikan satu kali.

"Kalau 18 ribu tidak diberi, maka akan begini, akan begini, begini. Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3 ribu dikasih misalnya Rp3 juta, maka itu 6 bulan cukup. Diberikan kompensasi tiap bulan. Tetapi kan yang mengajukannya 18 ribu, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali," ujar Dedi di Kota Bandung, Rabu (6/5/2026).

Maka dari itu, lantaran semua warga dimasukkan ke dalam daftar penerima, padahal bukan pekerja tambang, akhirnya Pemprov Jabar membatasi pemberian kompensasi hanya satu kali.

"Karena jumlahnya itu dimasukkan semua, semua warga yang kerja tambang dan tidak kerja tambang dimasukkan harus menerima. Ya, kita penuhi," ucapnya.

Menanggapi desakan pembukaan kembali tambang, Dedi menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal pekerjaan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kualitas hidup masyarakat luas, khususnya di jalur Parungpanjang.

Menurutnya, aktivitas tambang sebelumnya menimbulkan dampak panjang bagi warga, mulai dari kemacetan ekstrem hingga gangguan kesehatan.

"Yang dipikirkan adalah jalur Parungpanjang yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga, yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit," katanya.

Ia menggambarkan penderitaan warga yang harus pulang larut malam, akibat kemacetan, hingga dampak kesehatan yang bahkan berujung kematian.

Pemerintah, kata dia, telah menangani sebagian dampak tersebut, termasuk santunan bagi korban dan pembangunan infrastruktur hingga perbatasan Banten.

Di tengah kebuntuan, sejatinya Pemprov Jabar sebenarnya telah menawarkan solusi alternatif, dengan mengalihkan pekerja tambang, khususnya buruh kasar, menjadi tenaga kebersihan di bawah DBMPR.

Dengan upah harian tambang yang hanya berkisar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu tanpa jaminan sosial, skema ini dinilai lebih layak dan aman. Namun, solusi tersebut hingga kini belum berjalan karena terkendala data.

"Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya enggak ada yang mau ngasih," ungkapnya.

Dedi menegaskan, keputusan membuka kembali tambang tidak bisa dilakukan terburu-buru. Ia memilih menahan diri dari pertemuan dengan pengusaha tambang, demi menjaga integritas dan memastikan seluruh keputusan berbasis sistem yang tengah disusun.

Menurutnya, membuka tambang tanpa solusi jalur distribusi hanya akan memicu konflik baru di Parungpanjang.

"Kalau lewat Parungpanjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang Parungpanjang, demo lagi. Kan ini kan harus diambil jalan tengah, bagaimana kedua-duanya berjalan," tegasnya.***