Rp3,7 Triliun untuk Peternak: Aksi Berbuah Solusi

Setelah menyampaikan keluhan hingga berunjuk rasa di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, kini pemerintah mengalihkan anggaran Rp3,7 triliun untuk memperkuat dukungan bagi peternak dan petani jagung.

Kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi peternak rakyat yang selama ini menghadapi tekanan biaya produksi, terutama akibat persoalan harga dan ketersediaan pakan serta anjloknya harga telur di tingkat produsen.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengatakan pengalihan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi peternak dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Amran menyampaikan hal itu saat menghadiri kegiatan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan bersama peternak ayam petelur mikro di Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Kamis (5/11).

Menurut Amran, pemerintah ingin memastikan peternak kecil tetap mampu menjalankan usahanya. Aspirasi yang sebelumnya disampaikan langsung oleh perwakilan peternak di Jakarta menjadi salah satu dasar pemerintah melakukan perubahan alokasi anggaran.

"Kami hari ini tunaikan janji. Setelah perwakilan peternak seluruh Indonesia, termasuk Blitar menemui kami di Jakarta, kami potong anggaran biaya seminar di hotel, perjalanan dinas, hingga rehab kantor," katanya.

Dia menjelaskan, anggaran Rp3,7 triliun tersebut diperoleh melalui pemangkasan sejumlah pos belanja yang dinilai tidak mendesak, seperti kegiatan seminar di hotel, perjalanan dinas, dan rehabilitasi kantor.

Dana tersebut selanjutnya diarahkan untuk membangun ekosistem peternakan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Fokusnya mencakup ketersediaan bahan baku pakan, penguatan kelembagaan peternak, hingga kepastian penyerapan hasil produksi.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai wadah konsolidasi peternak lokal. Namun, keberadaan koperasi yang sudah lebih dahulu berjalan tetap akan diperhatikan agar tidak terganggu.

Melalui skema tersebut, hasil panen jagung petani diharapkan dapat diserap untuk memenuhi kebutuhan pakan peternak. Dengan demikian, petani memperoleh kepastian pasar, sementara peternak bisa mendapatkan bahan baku pakan dengan pasokan yang lebih terjamin.

Perum Bulog juga akan dilibatkan untuk menyerap surplus produksi jagung melalui sistem resi gudang. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan, terutama ketika memasuki periode paceklik.

Tak hanya persoalan pakan, pemerintah juga berupaya membantu peternak mendapatkan harga jual telur yang lebih layak.

Amran menyebut pemerintah menargetkan harga pembelian telur minimal Rp24.000 per kilogram sesuai harga pembelian pemerintah (HPP).

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, pemerintah telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian guna mengawasi rantai distribusi dan menindak dugaan praktik perdagangan yang merugikan peternak.

Di sisi lain, Perum Bulog menyiapkan dana bergulir senilai Rp30 miliar untuk mendukung pembelian telur dari peternak mikro di berbagai daerah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan telur tersebut akan disinergikan dengan kebutuhan pasokan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Bulog hadir langsung membeli telur-telur peternak mikro yang kemarin sempat jatuh. Kami mengucurkan anggaran Rp30 miliar sebagai dana bergulir untuk menstabilkan harga telur pada kisaran HPP Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogram," ujarnya.

Dukungan nyata juga diberikan melalui penyaluran 180 ton jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada 18 perwakilan koperasi peternak mikro.

Jagung tersebut disediakan dengan harga Rp5.000 per kilogram di gudang Bulog sesuai ketentuan yang berlaku. Ketersediaan jagung dengan harga tersebut diharapkan dapat membantu peternak menekan beban pengeluaran untuk pakan.

Selain itu, Bulog bersama ID FOOD menjalankan program pembelian telur ayam dari peternak mikro senilai Rp30 miliar untuk seluruh Indonesia. Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap hingga Desember 2026.

Rangkaian kebijakan ini diharapkan tidak sekadar menjadi bantuan sesaat bagi peternak yang sedang menghadapi kesulitan. Lebih dari itu, pemerintah ingin membangun sistem usaha peternakan rakyat yang lebih kuat, mulai dari ketersediaan pakan hingga kepastian pasar bagi hasil produksi.

Bagi peternak ayam petelur skala mikro, kepastian harga telur dan pasokan pakan menjadi hal penting agar usaha yang selama ini mereka bangun tetap bertahan.

Dengan dukungan tersebut, pemerintah berharap peternak kecil tidak lagi harus berjuang sendirian menghadapi tekanan biaya produksi dan gejolak harga di pasaran. (bsf)