Sekda Herman Harap Hadirnya Sekolah Rakyat Jadi Pemutus Mata Rantai Kemiskinan di Jabar

INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menuturkan, 27 kabupaten/kota serta provinsi telah mengusulkan tempat, untuk pembangunan sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Lokasi yang telah diusulkan ini, termasuk dari Pemprov Jabar yang terletak di Kiarapayung, Jatinangor dan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang tengah menunggu assesment dari Kementerian Sosial.

"Kami masih menunggu, karena sedang diverifikasi Kementerian Sosial. Kami konsolidasikan tuh. Semua kota/kabupaten menyampaikan usulan. Bahkan banyak yang lebih dari satu, ada dua, mengusulkan. Provinsi sendiri mengusulkan dua, Jatinangor dan Ujung Jaya. Kebetulan tanah provinsi. Lima hektare, lima hektare," ujar Sekda Herman baru-baru ini.

Siswa sekolah rakyat tersebut lanjut dia, merupakan anak sekitar yang berada dalam jangkauan sekolah.

"Nanti di-mapping. Siswanya masyarakat sekitar dalam jangkauan sekolah. Jumlah sekolah harus sesuai dengan warga yang menjadi peserta didik. Harus matching," ucapnya.

Mengenai tingkatan sekolah dan pendaftaran di sekolah rakyat ini, Sekda Herman mengatakan masih menunggu hasil keputusan. Namun sejatinya, harus ada di semua tingkatan, mulai dari SD, SMP hingga SMA. sekolah rakyat ini juga kata dia, berbasis boarding atau pondokan.

"Pendaftaran masih nunggu. Nanti kita lihat, yang jelas sekokah rakyat untuk semua anak usia sekolah. Implementasi bertahap. Syaratnya harus masyarakat miskin karena boarding sistemnya," tuturnya.

Sekda Herman berharap, hadirnya sekolah rakyat ini ke depan, mampu memutus mata rantai kemiskinan di Jabar.

"Mereka akan dikawal agar kemiskinan bisa diputus. Jangan sampai orangtuanya miskin, kemudian anaknya berpikir sama. Orangtua boleh miskin tapi anaknya harus hebat. Sehingga kemiskinan bisa dipotong. Itulah sekolah rakyat, makanya kami dukung sepenuhnya," tandasnya. (Yuliantono)