Sekda Jabar Minta Pelaku Pariwisata Lebih Kreatif, Jangan Andalkan Study Tour

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghargai keputusan Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (S-P3JB), yang melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait edaran larangan study tour.

Menurutnya, hal tersebut merupakan hak setiap orang. Namun yang jelas kata dia, adanya larangan study tour yang tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor 45/PK.03.03/KESRA/2025 tak lain untuk kepentingan masyarakat luas.

"Pak Gubernur melarang study tour itu kan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya sebatas anak-anak. Tapi di balik anak-anak, ada keluarga dan study tour yang dilarang, yang berdampak terhadap pembebanan biaya ke keluarga," ujar Sekda Herman dikutip Minggu 3 Agustus 2025.

Dia melanjutkan, bila study tour dilakukan di tempat yang dekat dan tidak membebani orangtua, Pemprov Jabar tak mempermasalahkan.

"Misalnya orang Bandung berangkat ke Museum Sri Baduga, Museum Gedung Sate, Museum Geologi kan enggak ada masalah. Yang tidak boleh itu yang memberikan pembebanan kepada orangtua," ucapnya.

Bila mengarah pada piknik pun kata Sekda Herman, Gubernur Dedi Mulyadi pun tidak mempermasalahkan. Asal jangan membawa embel-embel sekolah atau acara piknik, yang dibalut study tour.

"Jadi itu yang tidak boleh. Study tour yang membebani orang tua. Study tour yang ujungnya memberatkan orang tua. Kalau mau piknik, Pak Gubernur tidak melarang. Silahkan aja piknik," ucapnya.

"Study itu belajar, tour itu mengunjungi beberapa tempat. Jadi mengunjungi beberapa tempat dalam rangka belajar. Dan itu bisa memanfaatkan destinasi lokal, bisa memanfaatkan berbagai hal. Kan bisa ke Sarimukti misalnya, untuk meneliti pengolahan sampah. Banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus keluar uang," imbuhnya.

Sisi lain, dia menegaskan bahwa Pemprov Jabar meski melarang study tour, tetap memerhatikan industri pariwisata. Pariwisata dalam perspektif ekosistem, salah satunya dengan mendorong pengendalian alih fungsi lahan, dengan tujuan kelestarian lingkungan.

Selain itu, Gubernur Dedi Mulyadi kata dia, juga turut fokus pada pengembangan kebudayaan. 

"Jadi kami tidak mereduksi pembangunan pariwisata. Justru kami sangat mendukung pembangunan pariwisata Jawa Barat. Harus bahkan. Cuma persoalannya pariwisata kan bukan study tour," kata dia.

Tidak tepat kata dia, bila mengaitkan study tour dengan pariwisata. Apalagi sampai memberatkan perekonomian wali murid, akibat dipaksa mengikuti study tour.

Sekda Herman mengatakan, jangan sampai kegiatan pariwisata ini mengeksploitasi anak sekolah melalui study tour.

"Kan kasihan, masa orang tua harus pinjam ke bank emok, pinjam ke pinjol. Ujungnya kan bisa memporandakan ekonomi keluarga. Ya kalau sudah seperti itu, yang rugi kan masyarakat. Jadi harus bijak, harus arif melihat persoalan ini dari berbagai aspek. Ya jangan ego, tapi lebih bijaklah," ucapnya.

Sementara mengenai 2.552 pekerja pariwisata yang akhirnya menjadi pengangguran akibat kebijakan ini, Sekda Herman meminta agar mereka harus lebih kreatif, mengembangkan inovasi mengemas pariwisata. 

"Membuka jalur destinasi baru atau mengoptimalkan destinasi yang sudah ada. Sehingga travel bisa jalan, hotel, restoran juga bisa jalan. Jadi memang tidak bisa dengan mengandalkan study tour. Tapi harus kreatif mengembangkan sektor jasa pariwisata," kata dia.

Sisi lain, study tour yang dipersepsikan dalam pariwisata yang selama ini berjalan kata dia, justru merugikan Jawa Barat. Sebab membawa masyarakat belanja, mengeluarkan uang di wilayah luar Jabar.

"Harusnya ngangkut orang luar ke Jawa Barat. Capital in flight. Bukan capital out flight. Sekarang kan sudah ada Whoosh, ada Bandara Kertajati. Itu kan peluang tuh. Mari kita manfaatkan peluang-peluang yang ada agar Jawa Barat menjadi destinasi utama. Kalau Jawa Barat menjadi destinasi utama kan keren tuh ya. Nanti travel akan hidup, hotel dan sebagainya," ujarnya.

"Yang tadi masalah travel, itu kan yang terdisrupsi adalah travel yang mengandalkan study tour. Kalau travel yang tidak mengandalkan study tour kan normal. Jadi jangan lantas menggeneralisasi gitu. Walaupun kami tidak menutup mata," imbuhnya.

Selain itu, Pemprov Jabar kata dia siap duduk bersama dengan pelaku industri pariwisata, mencari solusi lain di luar soal edaran larangan study tour.

"Ya mari kita bicarakan bersama gitu untuk tadi. Solusi-solusi kreatif ya bareng-bareng dari Pemda apa, dari pariwisata apa. Dan kami membuka diri kok, ayo gak apa-apa kita diskusi begitu. Tapi tadi tuh jangan lantas ingin titik beratnya di study tour. Kebijakannya agar dicabut sehingga bisa lagi study tour, kasian nanti masyarakat," ucapnya.

Sebab menurutnya, jangan sampai hanya karena memberi ruang pada satu lini, tapi memberatkan lini lain.

"Sekilas seperti memberikan ruang, padahal di sisi lain banyak sekali masyarakat yang keberatan. Kalau nggak percaya cek aja di media sosial. Coba di tracking deh di media sosial masyarakat. Itu artinya, ini kebijakan sesuai dengan harapan masyarakat. Kalaupun ada yang mungkin keberatan, ya wajar. Idealnya kita diskusi, kita bareng-bareng carikan solusi, tapi solusinya, solusi yang baik, solusi yang kreatif," kata dia.