Sekda KBB Berharap Kelompok Informasi Masyarakat Turut Perangi Informasi Hoaks

INILAHKORAN, Ngamprah- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyambut baik kehadiran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Pemda KBB pun berharap KIM akan turut membantu melawan penyebaran informasi hoaks di masyarakat.

Sekda Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyambut positif kehadiran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Menurut Asep Sodikin, keberadaan KIM KBB diharapkan mampu mengcounter informasi yang salah, seperti ujaran kebencian dan fitnah.

"Saya menyambut baik keberadaan KIM KBB dan diharapkan KIM mampu bersinergi dengan pemda dalam menekan ujaran kebencian dan semburan fitnah yang  mengancam kehidupan demokrasi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin usai pelantikan "Pengurus KIM KBB" di Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, KBB.

Acara pelantikan KIM KBB tersebut turut dihadiri pula Ketua DPRD KBB Rismanto, Kepala Diskominfotik KBB Siti Aminah Anshoriah, Kepala Desa Kertamulya Farhan Fauzi, serta Forkopimcam Padalarang.

Ia berharap, KIM mampu membangkitkan semangat yang positif, serta mendorong produktivitas dan optimisme.

"Harapannya, kedepannya tidak ada lagi informasi yang salah ke publik. KIM bisa mengcounter informasi yang salah ke publik, jangan malah latah memberikan informasi yang salah," ujarnya 

Ketua KIM KBB, Moch Galuh Fauzi menjelaskan, KIM memiliki tugas untuk mewujudkan masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi. 

Termasuk, sambung dia, memberdayakan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.

"Selanjutnya, mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain," ujarnya.

Keberadaan KIM di daerah lain, sebut dia, seperti di Lumajang mendapat bantuan anggaran dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, dirinya berharap Pemkab Bandung Barat bisa memberikan dukungan anggaran.

"Bohong besar bila KIM tidak membutuhkan bantuan keuangan dari APBD KBB. Itu semua buat menggerakkan organisasi, dan kamipun mencoba bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat," sebutnya.

Ia menambahkan, bentuk pemberdayaan  masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa.

Mengomentari dukungan anggaran, Ketua DPRD KBB, Rismanto menyebutkan DPRD akan mengawal secara prosedural. Khususnya, menyangkut besarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

"Kami mensupport keberadaan KIM. Untuk usulan anggaran kita akan mengawalnya secara prosedural," tukasnya.*** (agus satia negara).