Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Menyerukan Keadilan Hukum dan Siap Hadapi Proses di KPK

INILAHKORAN, Bandung – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan sejati, bukan sekadar aturan formal yang kering tanpa roh. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta.

Dalam pidato politiknya, Hasto menyoroti bahwa hukum yang adil tidak bisa hanya berlandaskan teks aturan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan.

“Hukum tanpa keadilan hanyalah seperangkat aturan kering tanpa roh,” ujar Hasto dikutip dari ANTARA.

Hasto menegaskan bahwa hakim yang baik bukan hanya memahami teks hukum, tetapi juga harus mampu merasakan denyut kehidupan masyarakat. Ia mengutip pemikiran Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, yang mengatakan bahwa hakim harus memiliki sensitivitas sosial dalam setiap keputusan yang diambil.

Menurut Hasto, hukum yang hanya berpatokan pada teks tanpa mempertimbangkan kehidupan sosial dan rasa keadilan di masyarakat tidak akan membawa manfaat bagi bangsa.

Di tengah berbagai dinamika politik dan hukum, Hasto menegaskan kesediaannya untuk mengikuti seluruh proses hukum di KPK secara koperatif. Namun, ia juga meminta agar lembaga antirasuah tersebut bekerja secara profesional dan tidak menyimpang dari prinsip hukum yang benar.

“Sebagai momentum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya siap, dan akan selalu koperatif mengikuti seluruh proses hukum di KPK. Hal yang sama juga saya harapkan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jadi, kalau memang bersalah, saya siap untuk menjalankan seluruh tanggung jawab,” katanya.

Hasto menambahkan bahwa sebagai seorang kader partai, ia siap menghadapi segala konsekuensi hukum sebagai bagian dari perjuangan terhadap cita-cita bangsa.

“Sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa ada proses politik yang terjadi. Sebagai kader partai, tentu kami siap menghadapi segala konsekuensi sebagai bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita bangsa,” lanjutnya.

Dalam pernyataannya, Hasto juga menyinggung kondisi demokrasi di Indonesia yang menurutnya semakin terancam akibat penyalahgunaan wewenang oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Ia mengutip pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang menyebut pemikiran Ketua MA Sunarto sebagai “secercah harapan” di tengah ketidakadilan hukum yang terjadi saat ini.

“Harapan itu penting, terutama ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan dan demokrasi makin terancam akibat penyalahgunaan wewenang oleh presiden ke-7 RI Jokowi,” tegas Hasto.***