Sikap Kami: Jangan Terlalu Pede, Prabowo!

NIAT Presiden Prabowo Subianto menekan angka korupsi, bahkan menghabisinya, patut diapresiasi. Tapi, jika korupsi bisa diatasi dengan kenaikan gaji aparatur negara, Prabowo terlalu naif. Terlalu pede –percaya diri.

Berkali-kali Prabowo mengungkapkan peningkatan kesejahteraan aparatur adalah obat untuk melawan korupsi. Dia bahkan merujuk korupsi di kalangan hakim yang belakangan sedang ramai. Prabowo terlalu kepedean menyatakan jaminan kualitas hidup hakim bisa membuat mereka tak bida dibeli.

Begini. Kita ambil contoh mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, yang jadi tersangka mafia peradilan. Penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang hampir Rp1 triliun di rumahnya, berikut 51 kg emas.

Sebagai Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA, jabatan strukturalnya eselon IA yang setara dengan PNS golongan IV/d atau IVe. Gaji PNS golongan IV/d Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700 per bulan, gaji golongan IV/e Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200.

Tentu saja kecil. Apalagi untuk ukuran di Jakarta. Punya rumah di Senayan lagi. Tapi, sebagai pejabat kelas jabatan 16 a, dia menerima tunjangan Rp31.910.000 hingga Rp36.058.000. Cukup untuk membiayai kehidupannya.

Lalu, kenapa dia diduga melakukan korupsi? Jelas, bukan soal gaji. Bukan soal kesejahteraan. Pelaku korupsi di Indonesia rata-rata bukan karena terpaksa oleh kebutuhan. Mereka melakukannya karena serakah.

Jack Bologne menyebut ada empat faktor penyebab korupsi: GONE –greedy (serakah), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), dan exposure (pengungkapan). Rasanya hanya dua penyebab di Indonesia: keserakahan dan kesempatan. Setidaknya yang utama, korupsi yang gila-gilaan. Memangnya penghuni Lapas Sukamiskin orang-orang susah yang melakukannya karena kebutuhan?

Yang perlu dilakukan Prabowo bukan sekadar meningkatkan kesejahteraan aparatur agar menghindari korupsi. Lebih penting dari itu adalah memperkuat integritas, menghindari keserakahan, dan penegakan hukum yang adil.

Kalau perlu, setiap aparatur negara, terutama pejabatnya, suruh datang ke Tangerang. Kunjungi SDN Panunggangan 4 Cibodas, temui Khaerullah. Contoh dan belajar dari tenaga honorer itu. Bagaimana dia menolak gratifikasi senilai Rp1 juta tanda terima kasih dari 100 orang tua murid yang beruntung mendapatkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang hanya Rp450 ribu sebulan.

Khairullah tidak serakah, bahkan di tengah kebutuhannya yang hanya ditutup dari honor Pemkot Tangerang yang tak seberapa itu. Dia punya harga diri. Tak seperti pejabat yang doyan korupsi itu. (*)