Sikap Kami: Keasyikan Ngonten

ADA perbedaan pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini. Sebagian keasyikan “ngonten”. Diakui atau tidak, salah satunya karena pengaruh Dedi Mulyadi. Sebelum jadi gubernur, Dedi memang sudah menjadi konten kreator.

Adakah yang salah dengan “ngonten”? Tentu saja tidak. Yang penting adalah pandai-pandai menempatkan diri.

Ada dua hal yang mestinya terpisah dari pejabat, termasuk di Jawa Barat. Yakni, bagaimana membagi peran sebagai personal dan pejabat. Sebab, begitu menjadi pejabat, dia tak sepenuhnya menjadi diri sendiri lagi.

Terlebih pejabat publik seperti gubernur, atau presiden, bupati, wali kota. Mereka adalah milik publik. Bukan lagi semata milik pribadi atau partai politik. 

Dalam konteks gubernur, bupati, wali kota, mereka bahkan memiliki dua fungsi: kepala daerah dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, dia berhak libur akhir pekan. Tapi tidak sepenuhnya sebagai kepala daerah. Itulah konsekuensinya.

Karena posisi yang demikian, tidak lagi sekadar menjadi diri sendiri, gubernur, wali kota, bupati, yang juga suka “ngonten”, sewajarnya mengembalikan fungsi itu kepada unsur pemerintahan. Dalam konteks pemerintah daerah, misalnya, bisa melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Terlalu banyak tugas-tugas besar yang harus dikerjakan daripada sekadar “ngonten”. Apalagi sekadar mengontenkan tugas-tugas kepemerintahan yang hemat kita menjadi tupoksi dinas terkait.

Maraknya pejabat-pejabat di Jabar yang kini ngonten, kita duga, karena penerimaan publik, terutama mereka yang lebih senang dengan hal yang receh. Respon semacam itu membuat para pejabat makin semangat menghadirkan konten-konten baru.

Padahal, menyimak konten, atau informasi apapun, apalagi di tengah banjirnya platform saat ini, semestinya tidak disambut apa adanya. Apalagi membutakan diri. Harus ada sikap-sikap kritis karena kebijakan publik pemerintah akan berdampak langsung terhadap warga dan masyarakat. Harus ada cek-ricek. Sehingga informasi yang didapat betul-betul valid. Agar kita tak menyesal kemudian hari.

Dalam konteks itulah, sejatinya, peran media massa akan tetap ada. Apapun platformnya. Sebab, media diajarkan untuk menghadirkan informasi yang terverifikasi, berimbang, dan sesungguhnya lebih layak dipercaya. Dia harus menghadirkan informasi yang harus dipertanggungjawabkan.

Pendeknya, konten-konten politisi, para pejabat, para pemburu popularitas, adalah bungkus wangi terhadap satu hal yang belum tentu wangi. Adapun satu hal itu –wangi atau tidaknya—adalah sesuatu yang menjadi konten media massa. Sekali lagi, apapun platformnya. (*)