Sikap Kami: Kepala Daerah Gimmick

KEPALA daerah sekarang kian lama kian aneh. Ada-ada saja ulahnya. Yang penting beda. Biar kesohor. Padahal, ragam tindakannya tak punya korelasi apa-apa. Tak masuk akal, cenderung bikin jengah.

Salah satu tren yang aneh sekarang adalah kebiasaan melantik pejabat di ruang terbuka. Di mana saja. Yang penting bukan di kantor pemerintahan. Biar dibilang merakyat. Padahal, sekali lagi, tak ada korelasi apa-apa.

Selasa lalu, misalnya, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein melantik 10 pejabat setingkat kepala dinas. Dimana? Bukan di Kantor Bupati. Dia lakukan di tengah area perkebunan di Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes.

Sedikit masuk akal jika yang dia lantik hanya Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian. Atau, sedikit agak bisa diterima, jika yang dilantik Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan atau Kepala Dinas PMD. Dipaksa dikait-kaitkan, masih ada.

Tapi, yang dia lantik tidak hanya itu. Ada Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahkan hingga Asisten Sekda. Urusan apa Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan sawah, misalnya?

Sebelumnya, hal serupa juga dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dia lantik sejumlah pejabat eselon Pemprov Jabar di bawah kolong jalan Tol Cileunyi. Pesan apa yang hendak dia sampaikan? Sama sekali tak ada kaitannya. Hanya bikin beda saja. Bikin aneh saja.

Mau menularkan hegemoni kerja keras? Tak masuk akal juga. Kalau bukan pekerja keras, plus cerdas, kenapa pula pejabat-pejabat itu yang dipilih jadi kepala dinas? Tak masuk akal. Tak ada relevansi apa-apa.

Buat kita, cara-cara seperti itu tak lebih dari sekadar tindakan lebay. Hanya biar dipandang merakyat. Padahal, merakyat itu bukan pada gaya. Merakyat itu ada pada sikap dan perbuatan.

Kita beranggapan, tindakan-tindakan semacam itu, tak lebih dari sekadar gimmick belaka. Bukan esensi yang dikedepankan, tapi gaya. Seolah-olah. Kalau kata banyak orang zaman media sosial sekarang: demi konten, demi menonjolkan diri.

Kita mengkritik gaya-gaya seperti itu sebagai tiada berguna. Kita menyarankan kepada siapapun pemimpin di wilayah Jawa Barat, untuk menempatkan segala sesuatu pada posisi yang pas. Tak usah aneh-aneh.

Sebab, yang dinilai masyarakat kemudian adalah hasil kerja. Bukan seremoni semacam itu. Pengalaman selama 10 tahun terakhir sudah membuktikan kepada kita, betapa banyak pemimpin yang seolah-olah merakyat. Yang bajunya hanya seharga Rp100 ribu. Kita tak butuh yang seperti itu. (*)