Sikap Kami: MBG Rasa Sedekah

INILAHKORAN.ID-  Mari kita pahami dulu, MBG (Makanan Bergizi Gratis) adalah program kebijakan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Misi besarnya: memperkuat pembangunan SDM dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ketika pajak negara dengan perputaran uang salah satunya mengalir ke pos kantung pembiayaan MBG, maka itu sudah menjadi hak rakyat. Mereka sadar telah membayar untuk menerima dengan segala kualitas yang seharusnya benar-benar terjaga. 

Bukankah para orang tua yang menyekolahkan anaknya juga membayar segala macam pajak yang jadi sumber APBN untuk program MBG? 

Maka lucu, ketika salah seorang Dewan Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan kata-kata 'kurang bersyukur' sebagai respons terhadap salah seorang siswa yang mengunggah keluhan menu program MBG. Cacat logika lantaran menempatkan siswa hanya sebagai objek manfaat.

Apa yang dilakukan siswa dengan mengunggah sebuah keluhan seharusnya tidak diartikan komplain semata. Itu sebuah koreksi yang harusnya disikapi dengan tepat. Mengunggah persoalan menu MBG ke media sosial adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas publik untuk memperbaiki kinerja program.

Apalagi, program MBG ini tidaklah sempurna dari sisi pelaksanaannya. Banyak penyimpangan berujung tata kelola dan kualitas yang nyatanya jauh dari harapan.

Tengok saja data sahih dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Per 23 Desember 2025, sudah ada lebih dari 20 ribu korban keracunan MBG. Suara-suara lantang agar program ini dihentikan sementara nyaring terdengar dimana-mana.

Seharusnya, pemerintah mengapresisasi siapapun siswa yang berani mengeluhkan buruknya kualitas MBG yang mereka terima. 

Di tengah pelaporan prosedural yang berbelit-belit dengan respons begitu lambat, pengawasan sosial dari masyarakat adalah hal berharga. Hal, yang bisa memantik perhatian semua pihak terkait persoalan teknis MBG. Ini adalah bentuk kontrol, feedback, serta evaluasi agar MBG dengan dana selangit itu tak bikin rakyat makin menjerit.

Para siswa malah harus didorong untuk semakin berani mengungkap fakta-fakta buruk itu ke publik. Sudah saatnya, budaya takut dalam sistem pendidikan di Indonesia terkikis habis demi transparansi yang hakiki.

Sekali lagi, MBG itu sumber pendanaannya dari uang rakyat, diperuntukkan untuk rakyat, serta sudah sewajarnya pula fungsi tertinggi pengawasannya ada di tangan rakyat. Karena MBG hak rakyat, bukan sedekah untuk rakyat.***