Sikap Kami: Ojek Raffi

ADAKAH yang masih ingat siapa-siapa saja Utusan Khusus Presiden di Kabinet Prabowo Subianto? Rasa-rasanya, lebih banyak yang tidak tahu ketimbang yang masih ingat.

Ya, ada tujuh. Tapi, mungkin yang teringat hanya dua orang. Keduanya figur publik. Hanya saja, keduanya lebih dikenal karena kontroversinya akhir-akhir ini. Mereka: Miftah Maulana dan Raffi Ahmad. Yang pertama bahkan sudah mundur karena kontroversinya.

Kontroversi teranyar datang dari Raffi. Figur publik asal Bandung itu adalah Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Karena jabatan itu, dia diberi hak menggunakan mobil dinas dengan plat RI 36.

Tapi, justru dari mobil RI 36 itu pula kontroversi terjadi. Mobil tersebut dikawal petugas patroli pengawal menembus kemacetan jalan di Jakarta. Lalu, sang patwal memerintahkan taksi mewah Alphard memberi jalan. Caranya, menurut berita, sedikit arogan.

Soal sirine-sirine petugas yang mengawal pejabat itu memang cukup meresahkan di jalanan. Terutama, ketika jalanan didera kemacetan. Para pejabat seperti selalu hendak diistimewakan. Bahkan dalam penggunaan jalan sekalipun.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebenarnya tak memberi ruang tegas soal itu. Pasal 134 UU mengatur kendaraan prioritas di jalan raya adalah: mobil pemadam kebakaran, ambulans, mobil petolongan lakalantas, mobil pimpinan lembaga negara, mobil pejabat asing tamu negara, mobil pengantar jenazah, dan konvoi kendaraan untuk kepentingan tertentu menutu pertimbangan polisi.

Lembaga negara, berdasarkan putusan MK, adalah MPR, DPR, DPD, Presiden-Wapres, MA, MK, dan KY.

Soal mobil RI 36 itu kemudian menjadi kian kontroversial karena Raffi sendiri mengaku tidak ada di dalamnya. Rupanya, mobil itu sedang menjemput Sang Utusan Khusus Presiden. Entah kenapa pula mobil itu tak menunggu tuannya, sampai harus menjemput segala.

Betapapun transportasi umum Jakarta jauh lebih maju dibanding kota-kota lainnya di Tanah Air, tak berarti kemacetan tak terjadi. Pada jam-jam tertentu, kemacetan bahkan akut. Biasanya, saat itulah pejabat memerlukan pembuka jalan.

Tapi, agar pejabat-pejabat, termasuk Raffi, tak menambah pusing warga di jalanan, kita punya saran. Sebaiknya manfaatkan ojek –online atau offline. Percaya atau tidak, sepeda motor adalah kendaraan terbaik mempercepat waktu, mengatasi kemacetan di tengah kota.

Namun, masak pejabat menggunakan ojek atau sepeda motor sih? Gengsi dong. Tapi, tak semuanya seperti itu. Saat jadi anggota DPR, Muhaimin Iskandar, sering naik ojek dari Widya Chandra ke Senayan. Agar bebas dari macet. Tak perlu patwal. Tak perlu sirine-sirine yang menggusarkan warga. (*)