Sikap Kami: Retreat Antikorupsi

HARI-HARI ini, selama sepekan, bupati/wali kota di Jawa Barat yang baru dilantik, sedang melakukan retreat di Magelang. Kita berharap, setelah itu, entah kapan, tapi dalam waktu dekat, ada retreat tambahan buat mereka.

Hemat kita, retreat di Magelang ini, bagi bupati/wali kota, termasuk juga gubernur di Jabar, hal yang biasa saja. Jika ada yang menyebut luar biasa, rasanya itu hiperbola saja. Sebab, pelatihan dan masukan yang bakal mereka terima, normatif saja. Tentang hubungan pusat dan daerah, misalnya.

Kita berharap ada retreat yang lebih dalam. Tak perlu seminggu, cukup tiga hari saja. Tapi, waktunya betul-betul dimanfaatkan secara maksimal. Biayanya bisa dari APBD Provinsi, atau APBD kabupaten/kota. Kita yakin, masyarakat sipil dan mahasiswa takkan protes.

retreat apa? retreat antikorupsi. Buat kita, ini jauh lebih penting dibanding apa yang mereka jalani di Magelang. Bukan berarti di Magelang itu tidak penting, tapi retreat antikorupsi jauh lebih penting.

Sederhana saja soalnya, tapi rumit jalan keluarnya. Jabar adalah wilayah di mana bupati/wali kotanya menjadi pelaku korupsi tertinggi di Indonesia. Ya, 11-12 lah dengan Jawa Timur. Karena itu, kultur koruptif ini akan jadi tantangan yang berat selama lima tahun ke depan.

Bahkan, tak sedikit kabupaten/kota di Jabar yang semua bupati/wali kota terpilihnya terjerat kasus korupsi. Ini jelas-jelas memalukan. Di Kabupaten Bogor begitu, di Kota Cimahi sama, di Kabupaten Bandung Barat juga. Subang pun begitu, kecuali bupati periode lalu.

Fakta semacam ini tak hanya membuat kita malu, melainkan juga geram. Kita seperti menampar wajah sendiri, masa sih setiap penyelenggaraan pilkada, sebagian masyarakat Jabar selalu salah memilih pemimpin, terutama di kabupaten/kota tertentu? Masa kita memilih orang-orang yang pada akhirnya terjerembab dalam gelimang kasus korupsi?

Karena itu, kita beranggapan, perilaku koruptif adalah sesuatu yang sangat parah di kalangan pemimpin kabupaten/kota di Jabar. Untuk itu, perlu treatment khusus. Tak bisa dengan hanya retreat di Magelang. Tak cukup. Tak fokus. Perlu retreat antikorupsi khusus kepala daerah di Jabar.

Kita berharap, Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, bisa menginisiasi hal ini. Melibatkan lembaga antikorupsi. Sehingga, ketika suatu ketika terulang kembali kasus serupa di Jabar, Dedi bisa dengan mudah berkilah: “Kami sudah ingatkan melalui retreat antikorupsi, tapi….”.

Gerakan antikorupsi ini perlu dikuatkan di kalangan bupati/wali kota, terutama karena anggaran saat ini mengalami efisiensi di berbagai titik. Sudah anggaran dipreteli, masih juga mereka melakukan tindakan tersebut, maka sudah pasti niat mereka jadi kepala daerah hanya untuk menggarong uang rakyat. (*)