Sinyal Perombakan Kepala Dinas di KBB Menguat, 17 Eselon Dua Ikuti Assesment

INILAHKORAN, Ngamprah - Sinyal kuat akan adanya perombakan jabatan kepala dinas yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mulai terasa kuat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Pasalnya, semua pejabat eselon dua di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB), saat ini mulai menjalani proses assesment atau uji kompetensi.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), KBB, Asep Ilyas mengaku, proses assesment sebagian sudah berproses. Yakni kepada 15 pejabat eselon dua, sementara sisanya 17 lagi bakal segera menyusul.

Baca Juga: Setelah 7 Tahun, BamBam GOT7 Akhirnya Kembali Rayakan Ulang Tahun Bersama Ibunya

"Sebelumnya 15 pejabat sudah menjalani assessment yang merupakan bagian dari evaluasi kinerja, sekarang tinggal sisanya 17 pejabat lagi," katanya kepada wartawan.

Ia menjelaskan, proses assesment tidak berbarengan dilakukan. Alasannya, lantaran pada saat assesment 17 pejabat itu belum setahun menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.

Sementara, sambung dia, syarat evaluasi kinerja minimal adalah sudah menjabat satu tahun.

Baca Juga: Sinopsis Grid Episode 10: Kwon Sae Ha Bongkar Kejadian di Masa Depan, Bu Choi Tak Percaya?

"Minimalnya harus setahun untuk menilai kinerja seseorang pada saat kondisi normal. Waktu itu belum terpenuhi, sekarang mereka sudah setahun lebih, makanya sudah bisa," jelasnya.

Ia menyebut, pejabat eselon dua yang akan mengikuti assessment di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Asep Dendih, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB, Hasanudin.

"Kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Panji Hernawan, Kepala Dinas Kesehatan Eisenhower Sitanggang, dan yang lainnya," sebutnya.

Baca Juga: DPRD Jabar Apresiasi SMKN 1 Pacet Kabupaten Cianjur yang Lahirkan Siwa Siap Kerja

Ia mengaku, dirinya tidak memungkiri hasil dari evaluasi kinerja ini sebagai dasar untuk rotasi dan mutasi. Terlebih saat ini ada sejumlah jabatan yang kosong, salah satunya jabatan Asisten Administrasi.

"Hanya saja karena KBB masih dijabat Plt Bupati maka untuk melakukan rotasi dan mutasi harus ada izin dari Kemendagri," ujarnya.

Ia menilai, evaluasi kinerja itu suatu keharusan, ibaratkan kalau punya mobil pick up agar kondisi mesinnya tetap terjaga maka setiap tahun harus uji kir. Begitupun dengan pejabat harus secara rutin menjalani evaluasi kinerja.

Baca Juga: Korem 061/Suryakencana dan Kadin Kota Bogor Gulirkan Dapur Ramadhan Keliling untuk Masyarakat

"Untuk pansel yang akan melaksanakan assessment diketuai Sekda KBB Asep Sodikin, dengan anggota Inspektur Inspektorat KBB Yadi Azhar, unsur akademisi Profesor Yudi dari STPDN dan Iing Nurdin dari Unjani, sedangkan Sekretaris Pansel oleh saya sendiri," pungkasnya. *** (agus satia negara).