Soal Penertiban Pedagang di Jalur Wisata Lembang-Subang, Dedi Mulyadi Klaim Juga Incar Perusahaan Besar

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, penertiban pedagang yang dilakukan di sepanjang Jalan Lembang-Subang merupakan bagian dari upaya untuk mengembalikan fungsi daerah wisata.

Dedi mengatakan, tempat usaha yang dibangun oleh masyarakat di pinggir jalan kawasan wisata sudah menutup hak publik.

Dia mencontohkan, ketika ada pantai yang indah. Bukan pantainya yang dirawat, melainkan ditutup oleh bangunan. Sehingga dampaknya pengunjung enggan datang kembali.

Demikian pula di kawasan wisata kebun teh milik PTPN di sepanjang Jalan Lembang-Subang, yang dipenuhi oleh para pedagang.

"Seolah-olah yang berhak mendapat keindahan itu adalah orang yang makan saja di situ. Itu kan hak publik yang orang boleh semua melihat. Nah ini juga kan proporsi ini harus segera ditata. Untuk apa? Karena negara berkewajiban menata apapun dan siapapun," jelas Dedi saat ditemui di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Rabu 20 Agustus 2025.

Tidak hanya pedagang kecil kata dia, perusahaan besar pun yang mengganggu hak orang lain bakal ditindak. 

"Kita gak ngomong bahwa itu kecil, itu besar. Saya bertindak sama, yang besar. Gak ada masalah," ucapnya.

Soal nasib pedagang yang ditertibkan, Dedi mengaku bakal berdiskusi dengan PTPN, supaya mereka mendapatkan tempat yang layak.

"Posisinya dimana sih? Agar tempatnya baik, jualannya harganya sesuai dengan kebutuhan dan standarisasi harga yang ada di masyarakat. Kemudian juga tidak mengganggu orang menikmati keindahan alam yang ada di Jawa Barat," kata dia.

Prinsipnya tegas dia, jangan sampai aktivits ekonomi turut memengaruhi keindahan alam dan potensi wisata di Jabar.

"Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan kewisataan. Tidak ada wisata yang tumbuh di sebuah daerah, melahirkan kelas ekonomi menengah, kalau wisatanya tidak dikelola dengan baik. Rame sih rame. Tapi orang cuma rame aja. Bikin kotor, tidak belanja, pulang lagi," tandasnya. ***