Soal Polemik RSUD Cikalongwetan, Hengky Minta PImpinan Lebih Profesional Kelola BLUD

INILAHKORAN, Ngamprah - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta jajaran pimpinan di RSUD Cikalongwetan yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk lebih profesional dalam mengelola keuangan.

Hal itu dilakukan menyusul terjadinya aksi mogok kerja dilakukan ratusan tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Cikalongwetan lantaran uang jasa pelayanan (Jaspel) tak kunjung dicairkan.

Pasalnya, selama satu tahun sepanjang 2021 uang Jaspel para Nakes belum juga cair. Akibat aksi mogok kerja nakes tersebut, pelayanan masyarakat di RSUD Cikalongwetan menjadi terhambat.

Baca Juga: Rampung Uji Coba, Layanan 5G XL Axiata Sokong Kesuksesan MotoGP Mandalika 2022

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengatakan, pola pengelolaan keuangan RSUD berstatus BLUD yang fleksibel bisa memberikan ruang untuk menerapkan bisnis yang sehat guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Artinya BLUD dapat mengelola keuangannya sendiri dan lebih mengetahui apa yang harus dilakukan agar keuangannya tetap sehat," katanya.

Ia menambahkan, adanya keterlambatan pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) di RSUD Cikalongwetan harus menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Baca Juga: Laporkan Kadesnya Korupsi APBDes Mundu, Eh Nurhayati Kini Ikut Jadi Tersangka

"Dengan status RSUD BLUD seharusnya para pimpinan bersama jajaran bahu-membahu membuat inovasi agar rumah sakit tersebut memiliki pelayanan dan pengelolaan keuangan yang baik," katanya.

Ia menilai, harus ada komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan agar terjadi sinergitas dan kolaborasi.

Ia berharap, semua pihak terkait dapat mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing. Dengan begitu, apa yang menjadi target capaian RSUD BLUD dapat tercapai.

Baca Juga: Jangankan Diajak Bicara, 3 Golongan Ini Tidak Akan Allah Pandang di Akhirat, Ustadz Abdul Somad: Merana!

"Mudah-mudahan selain optimal dalam melayani masyarakat, ke depannya pengelolaan keuangan lebih maksimal," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) KBB, Eisenhower Sitanggang mengatakan, RSUD itu merupakan unit organisasi bersifat khusus (UOBK).

"Jadi RSUD itu punya otonomi dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perencanaan," katanya.

Kendati begitu, lanjut dia, pihak RSUD tentu saja harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB.

Baca Juga: Tertipu Kavling Murah, Warga Cirebon Laporkan Developer PT AZN ke Polisi

"Sebagai pembina UPT RSUD Cikalongwetan kita coba jembatani," ujarnya.

Ia menilai, inti dari semua permasalahan ini dipicu lantaran adanya miskomunikasi.

"Perlu saya beritahukan sesuai dengan PP itu bahwasanya uang yang dikelola oleh RSUD dari pendapatan langsung yang diperoleh dari kerja keras mereka. Dan itu adalah otorisasi daripada direktur," bebernya.

Ia menambahkan, ini hanya masalah internal di RSUD Cikalongwetan dan solusinya adalah dengan menjalin komunikasi yang baik.

"Kita tunggu selama tiga hari ke depan, kita akan bantu mereka dengan berkoordinasi dengan BKAD dengan harapan bisa mendapatkan solusi. Saya yakin dengan komunikasi dua arah itu bisa kita selesaikan," pungkasnya. *** (agus satia negara).