SPMB Jabar 2026, Siswa Miskin Dijamin Tetap Sekolah, Pemprov Biayai Negeri dan Swasta

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasang target besar dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.

Tidak ada satu pun anak dari keluarga miskin yang gagal melanjutkan pendidikan, karena alasan biaya.

Komitmen itu ditegaskan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, dengan menjamin pembiayaan penuh bagi siswa dari keluarga prasejahtera, baik yang diterima di sekolah negeri maupun swasta.

Kebijakan tersebut menyasar pelajar dari keluarga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama kelompok desil 1, desil 2, dan desil 3.

Kepala Disdik Jabar, Purwanto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan agar siswa dari keluarga sangat miskin, miskin, hingga hampir miskin tetap memperoleh akses pendidikan yang setara.

“Kalau mereka sekolah di swasta, kita biayai. Kalau di negeri, kita gratiskan,” ujar Purwanto, Rabu (20/5/2026).

Tak berhenti pada pembebasan biaya sekolah, bantuan pemerintah juga mencakup kebutuhan dasar penunjang pendidikan siswa. Mulai dari seragam, sepatu, hingga perlengkapan pribadi lainnya akan diberikan agar peserta didik bisa mengikuti kegiatan belajar tanpa terkendala biaya tambahan.

“Biaya personal seperti sepatu, seragam, dan kebutuhan lainnya juga dibantu pemerintah,” ucapnya.

Langkah tersebut kata dia, merupakan bagian dari upaya serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menutup celah putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Pendidikan, kata dia, harus dapat diakses seluruh anak tanpa memandang kondisi finansial keluarga.

“Tidak boleh ada anak miskin di Provinsi Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka harus tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta,” katanya.

Selain menjamin pembiayaan pendidikan, Disdik Jabar juga tengah mengatur strategi untuk memastikan seluruh lulusan SMP dan sederajat dapat tertampung pada SPMB tahun ini. Optimalisasi kapasitas dilakukan dengan memaksimalkan kursi di sekolah negeri maupun swasta.

“Kita akan optimalkan daya tampung yang ada baik di negeri maupun swasta,” tuturnya.

Di sejumlah daerah yang akses sekolah negerinya masih terbatas atau lokasinya terlalu jauh, pemerintah menyiapkan skema sekolah penyangga. Kebijakan ini memungkinkan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar lebih besar dari kapasitas normal.

“Sekolah penyangga ini kelasnya bisa lebih dari 36 sampai 40 siswa karena di wilayah tersebut tidak ada sekolah negeri atau lokasinya jauh,” ungkapnya.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat jumlah lulusan SMP dan MTs di Jawa Barat pada 2026 mencapai 826.996 siswa. Sementara total kapasitas SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta mencapai 909.183 kursi.

Dari total kapasitas itu, sekolah negeri hanya mampu menampung 363.067 siswa. Angka tersebut terdiri atas 195.344 kursi SMA Negeri, 124.217 kursi SMK Negeri, 21.000 kursi Sekolah Maung, serta 21.888 kursi Madrasah Aliyah Negeri. 

Adapun sekolah swasta justru menjadi penyumbang terbesar daya tampung, dengan total 546.116 kursi.

SPMB Jawa Barat tahun ini juga menghadirkan skema baru melalui seleksi Sekolah Manusia Unggul (Maung). Program ini dijadwalkan berlangsung pada 25 Mei 2026 dan dibuka di 41 SMA serta SMK negeri di Jawa Barat.

Berbeda dengan mekanisme penerimaan umum, jalur ini diperuntukkan bagi siswa berprestasi akademik dan non-akademik melalui proses seleksi tanpa sistem zonasi.

Sebelum proses penerimaan dimulai, Disdik Jabar juga akan melakukan pemetaan terhadap lulusan SMP dan MTs guna membaca potensi, minat, dan bakat siswa sebagai dasar penempatan pendidikan yang lebih tepat. ***