Tahun Ini, Pemerintahan Kabupaten Cirebon Buka Formasi 60 CPNS

INILAHKORAN, Cirebon - Pemerintahan Kabupaten Cirebon saat ini menerima 60 formasi CPNS. Jumlah tersebut merupakan usulan pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan. Semua prosesnya melibatkan seluruh OPD di Kabupaten Cirebon.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala melalui Sekretaris BKPSDM Ade Nugroho mengatakan, penerimaan CPNS dan PPPK dilakukan secara terpisah. Saat ini, pemerintah fokus pada seleksi test CPNS.

"Pembukaan CPNS di Kabupaten Cirebon sesuai jadwal terhitung sejak 20 Agustus hingga 6 September 2024," ujar Ade, Senin 26 Agustus 2024.

Menurutnya, untuk tempat pelaksanaan test CPNS sampai saat ini belum ditentukan. Pemerintah Kabupaten Cirebon pun belum mengetahui apakah menjadi salah satu tempat untuk pelaksanaan test CPNS atau tidak.

"Untuk tempat haknya ada di BKN. Apakah kita dipilih sebagai salah satu lokasi test CPNS atau tidak. Tapi untuk sementara, lokasi test CPNS di BKN Bandung," ungkapnya.

Ade menyebutkan,  pelamar yang ingin menjadi CPNS harus teliti membaca seluruh persyaratan yang dibutuhkan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Sebab, ketelitian menjadi salah satu poin penilaian. Yang perlu diingat, jangan sampai, persyaratan CPNS mengadopsi dari kota/kabupaten lainnya.

"Jika terjadi, peserta dipastikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) CPNS," ucapnya.

Ade meminta, jangan percaya pada calo dengan iming-iming bisa meloloskan peserta menjadi CPNS. Jangan sampai penerimaan ini di manfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kemudian, Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke BKPSDM atau melalui IG resmi BKPSDM, @bkpsdm.cirebonkab.

Ade menjelaskan, empat strategi untuk keseimbangan dalam pemenuhan CASN di tahun 2024. Yang pertama adalah fokus pada pelayanan dasar. Mereka adalah  tenaga guru dan kesehatan. Kedua, seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN di instansi pemerintah.

Ketiga, merekrut talenta-talenta baru (fresh graduate) melalui seleksi CPNS. Yang keempat, mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transpormasi digital.

"Empat strategi itulah yang sedang dilakoni pemerintah. Dan saat ini pemerintah daerah sudah melakukan pelayanan dasar yakni, penataan non ASN menjadi PPPK, yang mayoritasnya adalah guru dan tenaga kesehatan. Mereka kan kebanyakan honorer," paparnya.

Oleh karena, penerima CPNS kali lebih kepada jabatan teknis, untuk 60 formasi. Jumlah tersebut merupakan usulan pemerintah daerah ke BKN, setelah melalui proses panjang bersama seluruh OPD yang membutuhkan. Kemudian, usulan itu diramu dengan melihat empat strategi tadi.

"Usulan itu juga tentunya dilakukan verifikasi oleh BKN. Dan angkanya tidak berubah, sesuai kebutuhan yakni 60 formasi," tukasnya.