Tekad Presiden Prabowo: Hemat Anggaran Demi Percepatan Rehabilitasi 330.000 Sekolah Rusak di Indonesia

INILAHKORAN, Bandung – Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 yang digelar di SD Negeri Cimahpar 5, Kota Bogor, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan penghematan anggaran negara secara konsisten demi mempercepat rehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak dan tidak layak di seluruh Indonesia.

Di hadapan para guru, murid, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi banyak sekolah negeri yang belum memenuhi standar kelayakan, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas dasar.

"Kalau kita perbaiki 11.000 (sekolah per tahun), mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki, dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah, saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya," ujar Presiden dikutip dari ANTARA.

Presiden membeberkan bahwa dari total sekitar 330.000 sekolah di Indonesia, lebih dari 200.000 di antaranya merupakan sekolah negeri. Ia menyadari tantangan besar dalam memperbaiki seluruhnya, namun menekankan bahwa hal itu bukan alasan untuk lamban bertindak.

Selain itu, Presiden juga menyoroti perlunya reformasi dalam pengelolaan keuangan negara agar kekayaan nasional benar-benar sampai kepada rakyat.

"Inilah yang saya sedang pikirkan terus bersama menteri-menteri saya. Terus-menerus saya memikirkan bagaimana kita cari uang, bagaimana kita mengelola kekayaan kita, karena terus terang saja, berkali-kali saya sampaikan kekayaan bangsa Indonesia masih terlalu banyak yang bocor dan tidak sampai ke rakyat," ucap Prabowo.

Program rehabilitasi sekolah ini menjadi salah satu dari empat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diluncurkan pada Hardiknas 2025. Tiga program lainnya adalah digitalisasi pendidikan, bantuan untuk guru honorer, serta dukungan bagi guru yang belum memiliki ijazah D4 atau S1.

Presiden meyakini bahwa pelaksanaan keempat program prioritas ini bisa berjalan optimal apabila didukung oleh efisiensi anggaran.

"Mungkin sekarang baru bisa 11.000 sekolah, tetapi begitu kita bisa dapat penghematan, begitu dapat dana lebih, terus akan kita tambah perbaikan-perbaikan itu," tambah Presiden.

Dalam kunjungannya ke SDN Cimahpar 5, Prabowo secara langsung meninjau kondisi sekolah yang menjadi simbol dari banyaknya sekolah yang membutuhkan perhatian negara. Ia pun tak lupa mengingatkan pemerintah daerah untuk aktif dalam memastikan kelayakan fasilitas pendidikan di wilayah masing-masing.

"Kita masih melihat tadi, dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu. Bagaimana bisa? Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur bersama-sama," tegasnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.***