Trotoar tak Sekadar Indah: Desain Optimal Fungsi Maksimal

Oleh : Yogo Triastopo

Langkah kaki datang dari arah berbeda di trotoar Kota Bandung. Ada warga yang berjalan menuju tempat kerja, anak sekolah bergegas, hingga penyandang disabilitas. Bagi mereka, trotoar bukan sekadar bagian dari wajah kota, tetapi ruang yang menentukan seberapa mudah kota dapat diakses.

Karena itu, pembangunan trotoar dinilai tidak cukup hanya mengejar tampilan yang menarik dan konstruksi yang kuat. Pemerintah Kota Bandung diminta memastikan setiap bagian trotoar benar-benar berfungsi dan dapat digunakan seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga menilai pembangunan trotoar yang berlangsung saat ini sudah cukup baik. Namun, aspek inklusivitas harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan hingga pengerjaan.

“Yang penting bagus dan tahan lama. Tapi fungsi trotoar bagi penyandang disabilitas harus benar-benar diperhatikan,” kata Rendiana, Senin (31/8).

Menurut Rendiana, Kota Bandung telah memiliki peraturan daerah yang mengatur perlindungan penyandang disabilitas. Aturan tersebut semestinya menjadi pijakan dalam setiap pembangunan infrastruktur agar fasilitas publik dapat diakses secara layak oleh semua warga.

Dia menyoroti pengalaman pada sejumlah trotoar yang justru menyisakan persoalan. Jalur khusus bagi tunanetra, misalnya, pernah terhalang pohon atau tiang sehingga fungsi jalur tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Jangan sampai seperti dulu. Ada trotoar yang jalur untuk tunanetra justru menabrak pohon atau tiang,” ujarnya.

Persoalan itu menunjukkan, pembangunan infrastruktur tidak cukup berhenti pada gambar desain dan hasil akhir yang terlihat rapi. Setiap elemen memiliki fungsi yang harus dipahami sejak awal, terutama ketika fasilitas tersebut diperuntukkan bagi kelompok yang membutuhkan akses khusus.

Rendiana meminta Pemkot Bandung memastikan desain trotoar tidak hanya mengejar estetika. Kekuatan konstruksi, keindahan, keamanan, dan fungsi harus berjalan beriringan.

“Desainnya seperti apa, yang penting kuat, bagus, tahan lama dan memiliki fungsi sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur Kota Bandung tahun ini mendapat dukungan anggaran yang relatif besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun, besarnya anggaran tidak berarti seluruh kebutuhan dapat dikerjakan sekaligus.

Kondisi fiskal pemerintah kota tetap harus menjadi pertimbangan. Defisit, efisiensi, realisasi dana bagi hasil (DBH), serta potensi pengurangan transfer antardaerah dan Bantuan Provinsi (Banprov) membuat penentuan prioritas menjadi penting.

“Pemerintah kota harus bisa menentukan skala prioritas. Mana yang paling penting harus didahulukan,” ucap Rendiana.

Pembangunan infrastruktur pun tidak hanya berada di bawah satu perangkat daerah. Selain program DSDABM, sejumlah organisasi perangkat daerah seperti DPKP dan Dishub juga memiliki agenda pembangunan masing-masing. (gin)