Viral Pengusaha Keluhkan Tumpukan Proposal Pungli Ormas, Sebut Investor Bisa Kabur

INILAHKORAN.ID - Media sosial Threads tengah ramai membahas unggahan seorang pengusaha yang mengeluhkan banyaknya proposal permintaan dana yang diduga menjadi praktik pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan.

Unggahan tersebut diposting oleh akun @rgn_10 yang memperlihatkan foto tumpukan surat permohonan dana dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) dan perangkat lingkungan di meja kantornya.

Pengusaha tersebut menilai fenomena tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat investor enggan bertahan di suatu wilayah.

“Tidak heran kalau investor banyak yang kabur. Punglinya banyak sekali. Tagihan dari RW saja sampai Rp1,4 juta, belum yang lain,” tulisnya dalam unggahan yang viral di Threads.

Proposal Permintaan Dana Disebut Datang dari Berbagai ormas

Berdasarkan foto yang diunggah, terlihat sejumlah proposal dengan kop surat dari berbagai organisasi masyarakat yang berada di wilayah Kalideres dan Kamal, Jakarta Barat.

Yang menjadi sorotan, permintaan dana tersebut disebut tidak hanya muncul menjelang hari besar seperti Idul Fitri, tetapi juga datang secara rutin setiap bulan dengan berbagai alasan, seperti iuran keamanan hingga kegiatan koordinasi lingkungan.

Ada Tagihan Rutin hingga Permintaan “Kepala Kuli”

Dalam penjelasan lanjutan di kolom komentar, pengunggah mengaku sering menerima berbagai tagihan tambahan yang nilainya mencapai ratusan ribu rupiah setiap bulan.

Ia bahkan menyebut pernah diminta membayar biaya yang disebut “kepala kuli”, meski perusahaannya tidak menggunakan jasa kuli untuk aktivitas bongkar muat maupun pekerjaan bangunan.

“Setiap bulan ada tagihan sampai ratusan ribu. Setiap ada acara pasti ada permintaan, mulai dari Idul Fitri, Idul Adha, 17 Agustus sampai kepala kuli,” tulisnya.

Mengaku Pernah Mengadu, Namun Tak Ada Solusi

Pengusaha tersebut juga mengaku pernah mencoba melaporkan permasalahan tersebut. Namun menurutnya, laporan yang diajukan tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Ia menduga adanya praktik kerja sama antara oknum tertentu dengan kelompok yang melakukan pungutan tersebut, sehingga permasalahan sulit diselesaikan.

“Susah, di sini sudah seperti ada kerja sama. Bahkan RT dan RW juga tidak bisa memberikan solusi. Pernah mengadu tapi tetap diminta bayar juga,” keluhnya.