Warga Japura Kidul Cirebon Desak Audit Dana Desa

INILAHKORAN.ID - Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, kembali menjadi perhatian publik. 

Kali ini, sorotan warga mengarah pada lemahnya tata kelola, minimnya transparansi, serta tidak adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepada BUMDes.

Sejumlah warga menilai BUMDes Japura Kidul belum menunjukkan prinsip akuntabilitas sebagai lembaga ekonomi desa. Pertanyaan tersebut mencuat, seiring belum jelasnya pemanfaatan anggaran program Ketahanan Pangan (Ketapang) yang bersumber dari dana desa.

Salah satu warga, Budiman, menyebut sejak awal masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan program. Padahal, menurutnya, program ketahanan pangan semestinya dibahas melalui musyawarah desa agar sesuai kebutuhan warga.

“Awalnya fokus ke pertanian padi, tapi tiba-tiba dialihkan ke penanaman semangka dengan luas setengah hektare dan anggarannya sekitar Rp70 juta. Namun program ini tidak ada musyawarah, tahu-tahu sudah jalan,” kata Budiman, Minggu21 Desember 2025.

Ia mengaku, program tersebut diklaim sudah panen, namun hasilnya justru merugi. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, terlebih karena tidak pernah ada laporan terbuka mengenai penggunaan dana maupun hasil usaha BUMDes.

Budiman juga menyebut total anggaran yang dikelola BUMDes Japura Kidul mencapai sekitar Rp260 juta, yang berasal dari alokasi 20 persen dana desa tahap pertama dan kedua. Namun hingga kini, warga mengaku belum menerima laporan pertanggungjawaban resmi.

“Kami tidak tahu uang itu dipakai apa saja. Tidak ada papan informasi, tidak ada laporan, tidak ada penjelasan ke warga,” ujarnya.

Selain pengelolaan anggaran, proses penunjukan pengurus BUMDes juga menjadi sorotan. Warga menilai mekanisme pengangkatan direktur dan pengurus tidak dilakukan secara terbuka dan minim komunikasi dengan masyarakat desa.

“Tidak ada pengumuman, tidak ada seleksi, tiba-tiba sudah ada pengurus. Ini menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan warga,” akunya.

Sorotan serupa disampaikan kalangan pemuda. Anggota Karang Taruna Japura Kidul, Sutrisno. Dia mengaku prihatin melihat BUMDes yang seharusnya menjadi motor ekonomi desa justru dinilai tidak produktif. Ia membandingkan kondisi BUMDes dengan program pengelolaan sampah yang dijalankan Karang Taruna secara swadaya tanpa dukungan anggaran desa.

“Kami mengelola sampah dengan keterbatasan dana dan fasilitas. Sementara BUMDes mengelola ratusan juta, tapi manfaatnya tidak dirasakan warga,” ucapnya.

Menurutnya, persoalan utama bukan hanya soal dugaan proyek fiktif, melainkan absennya transparansi dan pengawasan. Ia menilai pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu turun tangan untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai aturan.

Sampai berita ini diturunkan, Warga dan pemuda desa  mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap BUMDes Japura Kidul serta evaluasi sistem pengelolaan dana desa, khususnya program ketahanan pangan.

Mereka berharap pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan agar BUMDes benar-benar menjadi instrumen peningkatan ekonomi masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.

Sayangnya, pihak BUMDes Japura Kidul maupun Direktur BUMDes, Asmari, belum dapat dimintai keterangan. Pemerintah Desa Japura Kidul juga belum memberikan pernyataan resmi terkait berbagai pertanyaan dan desakan warga tersebut.