Warga Kota Tasik Diimbau Waspada Penipuan Umrah, Kemenhaj Minta Pilih PPIU Lokal

​INILAHKORAN.ID - Kantor Kementerian Haji dan umrah (Kemenhaj) Kota Tasikmalaya mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dan waspada sebelum memutuskan berangkat ke Tanah Suci. 

Warga diminta memastikan legalitas Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna menghindari risiko penipuan maupun kendala operasional di lapangan.

​Kepala Kantor Kemenhaj Kota Tasikmalaya Husna Mustopa menekankan pentingnya penerapan prinsip 5 Pasti sebelum calon jamaah mendaftarkan diri. Menurutnya, aspek legalitas dan kepastian dokumen perjalanan menjadi kunci utama keamanan ibadah.

​"Imbauan kepada masyarakat yang akan melaksanakan umrah, ada beberapa hal yang harus dipastikan. Pertama, pastikan PPIU-nya berizin, itu bisa dilihat di aplikasi 1 Haji atau website resmi Kementerian Haji. Pastikan juga tiket pulang-perginya, visanya, serta pastikan mengetahui siapa pembimbing ibadahnya," ujar Husna saat ditemui di ruangannya, Kamis (5/11/2026).

​Dia juga menyarankan masyarakat Tasikmalaya untuk memprioritaskan travel atau PPIU yang berdomisili atau memiliki Kantor Pusat di Kota Tasikmalaya. Kehadiran kantor operasional lokal dinilai memudahkan koordinasi jika sewaktu-waktu terjadi kendala.

​"Kalau ingin berangkat umrah, ya dengan PPIU yang resmi di Kota Tasikmalaya, tidak yang jauh alamatnya dari sini. Kalau pun ada hal yang tidak diinginkan, mudah untuk koordinasi ketika PPIU-nya homebase-nya di Kota Tasikmalaya. Di Kota Tasikmalaya ada lebih dari lima, sekitar delapan PPIU yang pusatnya di sini, dan lebih banyak lagi yang statusnya cabang," paparnya.

​Waspadai Modus Promo dan Rekening Pribadi

​Menanggapi masih maraknya kasus kerugian calon jamaah, Husna membeberkan sejumlah modus yang sering digunakan oknum tidak bertanggung jawab. Beberapa di antaranya meliputi tawaran harga promo yang tidak rasional, pembelian tiket satu arah (one way), hingga transaksi keuangan di luar rekening resmi perusahaan.

​"Modus yang dilakukan biasanya ada promo-promo, atau ternyata tiketnya hanya one way. Penyerahan uangnya juga tidak dimasukkan ke rekening resmi PPIU. Saat ini aduan memang ada, dan beberapa di antaranya sedang dalam proses pengembalian uang," kata Husna.

​Husna mengingatkan bahwa pihak mana pun yang menghimpun dana umrah tanpa izin resmi dapat dijerat hukum pidana.

​"Siapa pun tokoh masyarakat atau kelompok yang tidak punya izin terkait penyelenggaraan ibadah umrah, itu tidak boleh mengajak atau mengumpulkan uang, itu masuk pidana. Jadi, kalau umrah itu harus ke lembaga atau PPIU resmi yang ada izinnya dari kementerian," lanjutnya.

​Dinamika Geopolitik: Imbau Gunakan Penerbangan Direct

​Selain masalah travel, Kemenhaj Kota Tasikmalaya turut menyoroti perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Untuk mengantisipasi dampak dinamika keamanan kawasan, pemerintah Indonesia mengimbau jamaah umrah memilih penerbangan langsung (direct flight).

​"Masih ada dinamika geopolitik di Saudi, sehingga pemerintah Indonesia mengimbau untuk penerbangan umrah dilakukan secara direct (langsung), jangan transit. Dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," jelas Husna.

​Meski demikian, ia memastikan kawasan Makkah dan Madinah tetap aman untuk dikunjungi. "Pemerintah Saudi memang masih menjamin keamanan untuk Makkah dan Madinah, serta kegiatan umrah tidak ada larangan," pungkasnya.