WFH 100 Persen Didorong Jadi Mesin Efisiensi, Anggaran Dialihkan ke Infrastruktur

INILAHKORAN.ID - Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar bukan sekadar penyesuaian pola kerja. 

Lebih dari itu, WFH menjadi salah satu strategi menekan biaya operasional. Hasil efisiensi tersebut, akan diprioritaskan untuk program utama yaitu pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. 

Pemprov Jabar menerapkan WFH mulai Kamis 8 Januari 2026 untuk ASN di sektor administratif atau non-pelayanan publik. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 188/KPG.03/BKD tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai.

WFH Pangkas Pengeluaran Rutin

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman, WFH dirancang untuk memangkas pengeluaran rutin seperti listrik, air, bahan bakar, hingga konsumsi kantor. 

Penghematan tersebut nantinya diprioritaskan untuk mendukung program pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Setiap rupiah hasil efisiensi dari WFH akan kita dorong ke program utama, salah satunya pembangunan infrastruktur,” kata Herman seusai mengikuti rapat paripurna di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, Pemprov Jabar bahkan membuka peluang menambah hari WFH pada Jumat, apabila hasil evaluasi menunjukkan potensi penghematan yang signifikan. Namun, lanjut Herman, kebijakan tersebut tetap bersifat kondisional.

“WFH sudah jelas tiap Kamis, dan Jumat dimungkinkan bila ada pertimbangan potensi penghematan. Tentu dengan catatan tidak mengganggu kinerja,” tegasnya.

Kebijakan WFH Sejalan dengan Digital Government

Herman menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan penerapan digital government yang memungkinkan ASN bekerja tanpa terikat ruang dan waktu. Proses administrasi, surat-menyurat, hingga koordinasi kini dapat dilakukan secara digital.

“Sekarang sudah era digital government. Buat surat bisa di mana saja, kapan saja. Koordinasi bisa lewat panggilan. Yang perlu hadir langsung itu layanan yang membutuhkan sentuhan langsung,” ujarnya.

Dia mencontohkan, layanan publik seperti Samsat atau pelayanan Bapenda tetap harus berjalan secara tatap muka. Sementara layanan tidak langsung atau administratif bisa dilakukan secara daring tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kata Herman, menekankan agar kebijakan efisiensi melalui WFH tidak mengorbankan efektivitas dan kreativitas kerja ASN.

“Catatan Pak Gubernur jelas, efisiensi tidak boleh mengorbankan efektivitas. Tugas kita tetap memberikan layanan terbaik yang cepat, murah, dan aman kepada masyarakat,” pungkasnya. ***