100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran: Datun Kejaksaan RI Pulihkan Keuangan Negara Rp2,4 Triliun dan Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

INILAHKORAN,Bandung – Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, capaian luar biasa diraih oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan RI.

Dengan berbagai upaya strategis, Datun berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp2,4 triliun dan menyelamatkan lebih dari Rp2 triliun keuangan negara, yang menjadi tonggak penting dalam peningkatan efisiensi dan tata kelola pemerintahan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyebutkan bahwa capaian pemulihan keuangan negara oleh Datun periode 20 Oktober 2024–20 Januari 2025 mencapai angka fantastis, yakni Rp2.444.479.670.858,13, dengan persentase capaian kinerja sebesar 176,34 persen.

Tidak hanya itu, dalam periode yang sama, Datun juga berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp2.043.369.572.024,26, dengan persentase capaian kinerja sebesar 41,49 persen.

Harli merinci berbagai capaian kinerja Datun yang mencakup Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, serta cabang kejaksaan negeri di seluruh Indonesia:

1. Bantuan Perdata Litigasi

• Jumlah kasus yang ditangani: 783 perkara.
• Hasil persentase capaian kinerja: 15,71 persen.

2. Bantuan Perdata Non-Litigasi

• Jumlah kasus yang ditangani: 20.829 perkara.
• Kasus yang berhasil diselesaikan: 2.097 perkara.
• Hasil persentase capaian kinerja: 10,07 persen.

3. Bantuan Hukum Tata Usaha Negara (TUN) Litigasi

• Jumlah kasus yang ditangani: 167 perkara.
• Kasus yang berhasil diselesaikan: 27 perkara.
• Hasil persentase capaian kinerja: 16,17 persen.

4. Perkara Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain

• Jumlah perkara yang ditangani: 10.304 perkara.
• Kasus yang berhasil diselesaikan: 5.583 perkara.
• Hasil persentase capaian kinerja: 54,18 persen.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, Datun turut aktif dalam Desk Koordinasi Peningkatan Devisa Negara serta Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola yang dibentuk oleh Menko Polkam Budi Gunawan.

Pada tanggal 23 Desember 2024, kick-off meeting Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dilaksanakan, dihadiri oleh 38 kementerian/lembaga serta 21 BUMN.

Empat kelompok kerja (pokja) pun dibentuk untuk fokus pada isu strategis, yaitu:

• Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
• Pokja Penerimaan Negara.
• Pokja Perizinan.
• Pokja Lembaga Jasa Keuangan.***