Galian di Kawasan Bukit Plangon Diduga Picu Banjir di Sumber, DPRD Kabupaten Cirebon Minta Trusmi Land Bertanggung Jawab

INILAHKORAN.ID – Kondisi kawasan Plangon di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, yang selama ini dikenal sebagai kawasan konservasi air sekaligus sabuk hijau, kini menjadi sorotan.

Pasalnya, sebagian lahan di kawasan tersebut diketahui telah digali tanahnya dan diduga berkontribusi terhadap terjadinya banjir di wilayah sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, luas lahan Plangon bagian bawah yang telah digali mencapai sekitar 3,8 hektare. Lahan tersebut diketahui telah dibeli oleh pihak pengembang perumahan Trusmi Land.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana menyatakan dengan tegas, galian tanah di kawasan Plangon menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di lingkungan Pemkab  Cirebon dan sekitarnya.

“Yang saya tahu kawasan Plangon itu adalah konservasi air dan sabuk hijau. Ketika tanahnya digali, fungsi alamnya rusak. Dampaknya, air tidak lagi tertahan dan langsung mengalir ke dataran rendah,” ujar Anton saat sidak di lokasi, Rabu 14 Januari 2026.

Anton meminta pihak perumahan Trusmi Land bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Menurutnya, galian tanah itu diduga kuat berkaitan dengan kebutuhan pengurugan dan pembangunan kawasan perumahan milik Trusmi Land sendiri yang lokasinya tidak jauh dari area Plangon. Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat Kecamatan Sumber.

“Kalau kondisi ini dibiarkan, banjir besar bisa menjadi bencana rutin setiap tahun, terutama di wilayah Sumber dan kawasan perkantoran Pemkab Cirebon,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra Suseno. Dia menilai aktivitas galian di kaki Bukit Plangon menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya banjir besar yang sempat melanda wilayah Sumber beberapa waktu lalu.

“Air dari atas bukit tidak bisa dibendung karena kawasan resapan rusak. Akibatnya, air langsung menyebar ke wilayah bawah yang merupakan dataran rendah,” ucap Cakra.

Cakra meminta,  meminta agar aktivitas galian tersebut segera dihentikan untuk mengantisipasi risiko bencana yang lebih besar. Ia juga menyatakan DPRD berencana memanggil pihak pengusaha Trusmi Land untuk meminta klarifikasi secara langsung.

“Kami akan memanggil dan mengonfrontir pihak Trusmi Land, untuk mempertanyakan alasan dan dasar penggalian tanah di kaki Bukit Plangon. Ini menyangkut keselamatan lingkungan dan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, Dadang, menjelaskan, secara peruntukan tata ruang, lokasi galian di kaki Bukit Plangon yang kini dimiliki Trusmi Land memang masuk dalam zona yang diperbolehkan untuk pengembangan perumahan.

“Berdasarkan pola tata ruang, lokasi tersebut diperuntukkan bagi kawasan perumahan. Jadi dari sisi tata ruang, lahannya memang boleh dibangun perumahan,” ujar Dadang

Namun demikian Dadang menegaskan, aktivitas penggalian tanah yang dilakukan di lokasi tersebut bukan menjadi kewenangan bidang tata ruang.  Ketika sudah masuk pada aktivitas teknis seperti galian tanah, pengurugan, maupun pengerjaan fisik lainnya, pengawasannya berada pada ranah teknis dan Tata Ruang tidak bertanggung jawab.

“Tata ruang hanya mengatur peruntukan lahannya. Soal ada galian atau kegiatan teknis di lapangan, itu sudah bukan kewenangan tata ruang, melainkan masuk ke ranah teknis dan pengawasan perizinan,” jelasnya.

Dadang menambahkan, meskipun suatu kawasan diizinkan untuk perumahan, seluruh aktivitas pembangunan tetap harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan ketentuan perizinan yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. ***