Akan Berakhir Masa Jabatan, Pengamat Minta Ketua Dewan dan Bupati Cirebon Tidak Banyak Beretorika di Media

Ade mengaku, sudah melakukan penelitian mendalam pada dua tokoh sentral di Kabupaten Cirebon ini. Hasilnya, mereka sering saling sindir dan saling melempar kesalahan satu sama lain. Sementara, masih banyak PR di Kabupaten Cirebon yang belum terselesaikan.

Akan Berakhir Masa Jabatan, Pengamat Minta Ketua Dewan dan Bupati Cirebon Tidak Banyak Beretorika di Media

INILAHKORAN, Cirebon - Pengiat Anti korupsi dan pengamat sosial Cirebon, Ade Riyaman meminta Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi dan Bupati Cirebon Imron, tidak banyak melakukan retorika di media. 

Ade mengaku, sudah melakukan penelitian mendalam pada dua tokoh sentral di Kabupaten Cirebon ini. Hasilnya, mereka sering saling sindir dan saling melempar kesalahan satu sama lain. Sementara, masih banyak PR di Kabupaten Cirebon yang belum terselesaikan.

"Jangan saling cuci tangan. Dengan banyaknya PR yang belum terselesaikan, membuktikan dua tokoh sentral ini sama sama bertanggung jawab untuk menuntaskan pembangunan Kabupaten Cirebon. Kami sudah punya data kongkret," kata Ade, Minggu 7 Mei 2023.

Baca Juga : Sumedang Siap Menjadi Piloting Interoperabilitas GovTech World Bank

Ade menjelaskan, seringnya Lutfhi memberikan sindiran atas banyaknya persoalan Pemkab Cirebon, membuktikan ada disharmonisasi antara pihak dewan dengan Pemkab Cirebon. Banyaknya jalan rusak yang sering disindir Luthfi nantinya akan berbalik arah. Pasalnya, selama ini banyak proyek pokir yang diduga malah justru dikerjakan dan dikuasai beberapa oknum anggota dewan.

"Kan bukan rahasia umum lagi, proyek-proyek Pokir disetiap OPD diduga dikuasai oleh segelintir oknum anggota dewan. Masa ketua dewan tidak tahu. Ironisnya, masalah ini sudah sering dilaporkan kepada Bupati, tapi Imron tekesan diam. Ini ada apa," kata Ade.

Justru dengan kondisi tersebut, Ade menilai Kabupaten Cirebon sulit bangkit dari keterpurukan. Masalah infrastruktur, pengangguran dan kemiskinan sampai rendahnya IPM, harusnya sejak awal menjadi prioritas utama eksekutif dan legislatif. Tapi yang terjadi, sampai akan berakhirnya masa jabatan bupati dan anggota dewan, persoalan tersebut masih belum bisa terpecahkan.

Baca Juga : Gelar FMHI di Sukabumi, GBB Jaring Dukungan dari 16.000 Buruh untuk Ganjar

"Apa sih yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon selama ini. Ini karena sejak awal seperti ada konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Padahal kalau tidak bicara konflik kepentingan, diakhir masa jabatan eksekutif dan legislatif, Kabupaten Cirebon ini pembangunannya bisa melesat karena punya potensi yang luar biasa," paparnya.

Halaman :


Editor : Ahmad Sayuti