Anggaran Desa Amanah Warga

Oleh: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung - Anggaran desa bukan sekadar angka yang tercatat dalam dokumen. Di baliknya ada harapan warga: jalan yang diperbaiki, rumah yang dibantu, warga miskin yang diperhatikan, hingga pembangunan yang semestinya membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Karena itu, ketika uang negara berada di tangan pemerintah desa, yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan membelanjakannya. Ada tanggung jawab yang jauh lebih besar: memastikan setiap rupiah kembali kepada masyarakat.

Pesan itulah yang disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna kepada seluruh kepala desa. Ia mengingatkan agar jabatan tidak berubah menjadi jalan untuk mencari keuntungan pribadi.

“Kalau niatnya jadi kepala desa untuk mencari duit, sudah berhenti sekarang. Kepala desa itu sebenarnya adalah pelayan masyarakat,” kata Dadang saat menghadiri Sosialisasi Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Wilayah Dapil II Kabupaten Bandung Tahun 2026, di Kantor Desa Cangkuang Kulon, Kamis (3/9).

Menurut Dadang, besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa harus berjalan beriringan dengan integritas, kapasitas, akuntabilitas, serta pemahaman terhadap aturan.

Tanpa bekal itu, anggaran yang semestinya menjadi alat untuk membangun desa justru bisa berubah menjadi pintu masuk persoalan hukum.

“Jangan sampai para kepala desa dengan latar belakang yang berbeda terjebak oleh aturan hukum. Ini tujuannya supaya memahami. Kalau sudah paham, jangan melanggar,” tegasnya.

Dadang menyadari, para kepala desa datang dari latar belakang yang beragam. Tidak semuanya memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan. Namun, setelah menduduki jabatan, tuntutan untuk terus belajar tidak bisa ditinggalkan. Menjadi kepala desa, kata dia, berarti bersedia menambah pengetahuan.

“Setelah jadi kepala desa, saya harus kuliah, harus tahu ilmunya. Kenapa? Karena butuh ilmu,” ujarnya.

(gin)