Jelang Pilkada, KPU KBB Ajukan Dana Sebesar Rp103 Miliar

INILAHKORAN, Ngamprah - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah mengajukan anggaran sebesar Rp.103 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang.

Ketua KPU KBB, Adie Saputro mengatakan, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung Barat (KBB) dijadwalkan digelar pada 27 November 2024.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada 2024 ini membutuhkan anggaran yang sangat besar guna mengcover proses tahapan dan sarana prasarana pendukung.

Baca Juga: KBB Miliki 200 Kampung KB, Kadis Sebut Hanya 60 Persen yang Aktif

"Kebutuhan anggaran untuk Pilkada KBB cukup besar, kami sudah mengajukan senilai Rp103 miliar," katanya.

Ia mengaku, pihaknya bahkan sudah menyarankan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan dana cadangan.

"Karena jika pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran sebesar itu sekaligus atau dalam satu tahun anggaran, pasti akan berat," ujarnya.

"Dengan begitu pengalokasiannya bisa dicicil melalui dana cadangan," sambungnya.

Baca Juga: Wakili KBB di Tingkat Provinsi, Kampung KB Ini Miliki Inovasi Berbeda

Ia menuturkan, hal itu pun sudah dikomunikasika dan ditindaklanjuti oleh DPRD KBB dengan membentuk panitia khusus (pansus).

Mengingat, sambung dia, anggaran Pilkada 2024 jauh lebih besar jika dibandingkan Pilkada 2018 yang menelan anggaran Rp80 miliar.

"Setelah lima tahun banyak terjadi perubahan harga, sehingga ada kenaikan dengan selisih Rp23 miliar," ujarnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, pada pelaksanaannya nanti memang belum tentu menghabiskan Rp103 miliar karena itu baru estimasi.

Baca Juga: Derita Emak Anah Warga Bojongkoneng KBB Tinggal di Gubuk yang Sebagian Sudah Terkena Longsor

"Karena akan ada sharing anggaran juga dengan provinsi. Seperti anggaran untuk sosialisasi dan kegiatan lainnya," tuturnya.

Sebab, kata dia, untuk anggaran pilkada baik itu Pilkada KBB maupun Pilgub Jabar sumber anggarannya berasal dari APBD.

"Walaupun nantinya akan ada sharing dari provinsi," imbuhnya.

Sementara, sambung dia,
anggaran pemilu yakni pemilihan presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD KBB anggarannya dari pusat.

"Adanya sharing dari provinsi, diharapkan bisa mengurangi penggunaan anggaran dari APBD Pemda KBB," pungkasnya.*** (agus satia negara).