INILAHKORAN, Bandung- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar, mempertanyakan dasar dari ekpos yang dikukan oleh Dinas PUTR Provinsi Jabar soal percepatan rencana pembangunan jalan tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan (Socipa).
Karena hingga saat ini pembahasan revisi Rencana Tata Tuang dan Tata Wilayah (RTRW) oleh Pemerintah Kabupaten Bandung belum rampung, serta belum disahkan.
"Acuan kami sampai saat RTRW belum selesai. Dan waktu itu juga Pemkab Bandung menyadari kalau ada daerah konservasi, hutan lindung dan cagar alam. Jadi kemungkinannya trasenya dirubah jalurnya," tutur Direktur Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, Wahyudin kepada INILAHKORAN, Kamis 14 Juli 2022.
Wahyudin khawatir dan menduga ada kepentingan RTRW ini untuk mengakomodir rencana yang diinisiasi oleh Bupati Bandung terkait pembangunan jalan tol tersebut.
"Jadi revisi RTRW belum selesai, studi kelayakannya belum ada kok sudah ekpos percepatan pembangunan," jelasnya.
Dikakatakan Wahyudin, ketika revisi RTRW ini telah rampung pun, ia menduga rencana pembangunan jalan tol Socipa ini akan tetap dimasukkan dan dinyatakan layak untuk dibangun.
Karena meskipun mengancam kelestarian alam, pemerintah berdalih pembangunan tersebut untuk percepatan pertumbunan ekonomi. Padahal sejatinya adalah kepentingan para pebisnis yang berkecimpung dibisnis jalan berbayar dan lainnya.
"Biasanya kalau proyek strategis nasional (PSN) itu akan dipaksakan masuk dalam dokumen RTRW. Tentunya dengan dalih untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, meski sebenarnya ada kepentingan politik yang melekat dari Pemkab Bandung hingga Pusat," ujarnya.
Dikatakan Wahyudin, ketimbang pembangunan jalan tol Socipa, yang tidak ada urgensinya. Ia lebihn cenderung mendukung rencana dari Kementrian PUTR yang akan melakukan proyek pelebaran Jalan Raya Soreang-Ciwidey.
Pelebaran jalan Soreang-Ciwidey memiliki dampak resiko lingkungan yang relatif kecil ketimbang membangun jalan tol. Hal yang harus diperhatikan diantaranya bagaimana drainase bisa berfungsi dengan baik dan juga memerhatikan kontruksi tanah yang terkena pelebaran ini.
"Jadi saya lebih condong kepada rencana yang dinisiasi oleh Kementrian soal pelebaran jalan. Karena bagaimana pemanfaatan jalan alteri ini bisa dimaksimalkan untuk mengurai kemacetan. Kemudian akes pengguna wisata yang masuk ke wilayah Ciwidey dan Pangalengan ini juga lancar. Secara dampak pun akan lebih terasa oleh masyarakat lokal, baik jasa usaha dagang terus pengembangan usaha lain yang memang sudah berjalan selama ini," katanya.
Seperti diketahui, belum lama ini, Dinas PUTR Provinsi Jabar, menggelar ekpos percepatan rencana pembangunan Jalan tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan. Dalihnya, pembangunan jalan tol tersebut, bertujuan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. (rd dani r nugraha).***